Kota Tangerang – Para supir angkutan Kota yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Jasa Transportasi Kota Tangerang kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Walikota Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Kamis (11/10/2018).
Dalam aksi tersebut, ratusan sopir angkot berdemo menuntut berhentinya pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) koridor 2.
“Ini kan aksi kami yang kedua, tuntutan kami masih sama, agar BRT tidak masuk ke wilayah Perum Karawaci,” ujar Abas Asri, Koordinator Aksi.
Abas mengungkapkan, dia pun telah menawarkan solusi pada aksi sebelumnya mengenai sistem yang disamakan seperti yang ada di DKI Jakarta. Namun, pihak Dinas Perhubungan malah menyambut dengan tidak baik.
“Saya sudah menyampaikan, engga apa-apa seperti DKI, tapi Kepala Dishub ngomongnya malah silahkan menuntut kami di jalur hukum, itu bukan menyelesaikan masalah, seorang pemerintah yang melayani publik dengan bahasa begitu namanya bahasa preman,” ujarnya.
Ia bahkan mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Saeful Rohman sempat menggebrak meja saat mediasi pada aksi sebelumnya.
“Masa seorang Kepala Dishub gebrak meja, kami berbadan hukum tetap, Dishub itu pelayan masyarakat, orang yang melayani publik harus melayani dengan baik, jangan kaya preman, saya juga mantan preman, Kepala Dishub banting meja, apa itu? Itu bukan Kepala Dishub namanya,” ujarnya.
Ia pun meminta para legislatif untuk ikut membantu para supir angkot yang merasa terambil penghasilannya karena adanya BRT yang masuk di wilayah bukan jalan protokol.
Ia pun mengancam akan menginap jika tidak ada tindak lanjut dari tuntutan para supir angkot tersebut.
“Gabung mungkin bisa, kami legowo, binalah kami, jangan dibinasakan, kami membayar trayek sudah lama, tapi hak kami dirampas, dari awal pajak kami bayar, dimana hati nurani pemerintah, kami banyak diinjak, kalau seandainya anggota Dewan engga gentlemen kami akan menginap sampai keputusan selesai,” tandasnya. (aul/nji)
