PKS Klaim Berhasil Mengatasi Kemiskinan Di Kota Depok, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok : “Bisa dibilang ngawur”

Depok, Suaranusantara.com – Setelah mendapatkan kritik pedas dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang meminta PKS mengurus Kota Depok, PKS membalasnya dengan membandingkan kota Depok dengan kota Solo yang dipimpin PDI Perjuangan sebagai kota gagal. PKS mengklaim kota Depok jauh lebih baik mengatasi tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menanggapi pernyataan PKS tersebut, PDI Perjuangan Depok menilai kritik PKS soal mengungkapkan data tingkat kemiskinan dan IPM mengukur sebagai keberhasilan kota Depok itu bisa dibilang ngawur.

“Bisa dibilang ngawur, membandingkan tingkat kemiskinan di Solo untuk membuktikan Depok berhasil dalam pembangunan. Dua data terkait tingkat kemiskinan dan IPM tidak bisa digunakan mengukur keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman.

Ikravany memberikan ilustrasi, kalau ada 100 warga, ada 50 orang miskin, maka 50 persennya miskin. Tapi, jika ada pertambahan penduduk dari luar sebanyak 100 orang yang tidak miskin, sehingga penduduk bertambah 200 orang, yang miskin tetap 50 orang, tetapi presentasinya menjadi 25 persen.

“Jadi itu, tidak menurunkan angka kemiskinan, karena yang miskin tetap 50 orang. Apakah ini merupakan keberhasilan pengentasan kemiskinan? Tidak, karena yang miskin tetap 50 orang,” jelasnya.

Ia menegaskan, berbeda dengan Solo, Kota Depok memiliki karakteristik kota migrasi sebagai sub urban dari Jakarta.

“Kota Depok menerima warga yang sudah jadi, kelas menengah keatas, yang kerja di Jakarta, tinggal di Kota Depok. Jadi, sangat mungkin keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan itu bukan prestasi Pemkot Depok. Saya kira 50 persen lebih warga Kota Depok itu produk migrasi yang sekolahnya tidak di Kota Depok. Demikian juga untuk harapan hidup layak, tingkat konsumsi. Saya perkirakan juga 50 persen lebih warganya bekerja atau mendapatkan penghasilan dari luar Kota Depok, terutama di Jakarta, yang kemudian belanjanya di kota Depok. Tingkat konsumsi tinggi tapi bukan karena ekonomi yang berputar di kota Depok,” pungkasnya. (ADT)