Semester Pertama 2024, Pendapatan Lebak Dari Pajak Daerah Rp61 Miliar

SuaraNusantara.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Banten, mencatat realisasi pajak daerah pada semester pertama atau hingga bulan Juni tahun ini mencapai Rp61.363.459.083.

Kepala Bapenda Lebak Doddy Irawan menyebut, capaian realisasi tersebut sekitar 31 persen dari target yang dipasang Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp195.100.000.000.

“Dari dua jenis pajak yakni Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di mana targetnya Rp42.365.000.000 terealisasi sampai bulan Juni Rp20.992.159.411. Kemudian pajak selain PBJT, dari target Rp152.735.000.000 terealisasi Rp40.371.299.672,” kata Doddy, Sabtu (6/6/2024).

Doddy menguraikan, PBJT meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Dari PBJT, target terbesar adalah pajak penerangan jalan sebesar Rp32.500.000.000

Kemudian Pajak hotel dari target Rp615.000.000 terealisasi sampai bulan Juni Rp259.148.688, pajak restoran target Rp8.000.000.000 terealisasi Rp3.352.943.552, pajak hiburan target Rp450.000.000 terealisasi Rp143.336.573, pajak penerangan jalan dari target Rp32.500.000.000 terealisasi Rp16.894.731.502, dan pajak parkir dari target Rp800.000.000 terealisasi Rp341
999.126.

“Sementara pajak selain PBJT meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak PBB, pajak BPHTB, Opsen pajak kendraan bermotor (PKB) dan Opsen BBNKB,” terang dia.

Pajak reklame dari target Rp1,500.000.000 terealisasi Rp447.290.868, pajak air tanah dari target Rp1.000.000.000 terealisasi Rp438.020.906, pajak sarang burung walet dari target Rp15.000.000 terealisasi Rp5.600.000, pajak mineral bukan logam dari target Rp46.500.000.000 terealisasi Rp15.460.425.073, pajak PBB dari target Rp42.220.000.000 terealisasi Rp8.658.063.742, pajak BPHTB dari target Rp61.500.000.000 terealisasi Rp15.361.899.083.

“Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB belum bisa dilaksanakan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dua pajak ini baru akan dilaksanakan tahun 2025,” jelasnya.(Def)