Suaranusantara.com – Badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai belum memiliki jurus jitu untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi.
Atas hal teresbut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menganggap, perseroan perlu menjalin sinergitas kerja antarperusahaan demi menjamin ketersediaan pangan dengan tujuan menjaga stabilitas harga.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan, perseroan di bidang pangan harus memiliki program kerja untuk dijadikan pedoman antisipasi ketika resesi ekonomi benar-benar terjadi di Jakarta 2023 mendatang. Adapun BUMD di bidang pangan itu misalnya Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).
“Segera dibentuk super holding pangan seperti yang dilakukan di nasional. Marwah BUMD pangan harus dikembalikan, untuk Pasar Jaya melakukan distribusi dan etalase penjualan, Dharma Jaya siapkan kebutuhan pangan hewani dan Food Station kebutuhan pangan processing. Ini diatur sehingga punya kerangka kerja yang jelas. Ini serius karena 2023 kita harus mengantisipasi resesi,” kata Farazandi dari Fraksi PAN.
Hal senada juga diungkap anggota Banggar Gembong Warsono dari Fraksi PDI Perjuangan. Gembong meminta ketiga BUMD ini segera mempersiapkan program jitu untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta.
“Tolong dibuat skenario yang besar soal kedaulatan pangan kita. Buat konsep bersama-sama agar kedaulatan pangan DKI Jakarta bisa lebih kuat,” jelas Gembong.(ADT)
Discussion about this post