Suaranusantara.com – DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Kegiatan tersebut akan berlangsung di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada 12-15 Mei 2025 mendatang. Adapun temanya ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera memastikan agenda ini akan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas islam.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19. Apalagi bertepatan dengan usia ke-25 tahun sejak PUIC didirikan pada 1999,” ujar Mardani dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
“Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” tambahnya.
Lebih lanjut, Politisi PKS ini menjelaskan apa saja yang akan dimana dalam forum tersebut.
Dia mengatakan, dalam forum tersebut pihaknya akan membahas soal pemberdayaan perempuan hingga kemerdekaan Palestina.
“DPR akan membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” jelas Mardani.
“Serta secara khusus adalah isu Palestina, jadi bagaimana negara-negara OKI ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.
Mardani menyebut pelaksanaan PUIC di DPR RI ini kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional.
Ia mengatakan, Duta Besar Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, hingga Mozambik dikabarkan menghadiri acara tersebut.
Selain itu, Perdana Menteri Singapura dan Malaysia juga turut serta dalam gelaran tersebut
“Kita akan fokus pada satu kesepakatan membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Solidaritas dunia Islam harus terus diperkuat, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga melalui kerja sama nyata. Baik dalam diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, maupun program lintas sektor,” papar Mardani.
Discussion about this post