Suaranusantara.com- Saat ini tengah digemparkan desakan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Forum Purnawirawan TNI mengajukan sebanyak delapan tuntutan di mana salah satunya adalah menuntut makzulkan Gibran dari kursi Wapres.
Adapun tuntutan tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Desakan makzulkan Gibran ini lantaran dinilai oleh Forum Purnawirawan TNI keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Forum Purnawirawan TNI pun bahkan sempat melakukan diskusi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait tuntutan makzulkan Gibran.
Kendati demikian, Prabowo sebagai Kepala Negara tak serta merta menerima usulan dari para almamaternya itu. Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI atas desakan makzulkan Gibran
“Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) TNI Wiranto, pada Kamis, 24 April 2025 dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid pun merespons atas tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dicopot dari jabatan Waprws RI
Kata Yenny, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara karena merupakan respons atas permasalahan ketatanegaraan yang terlihat dari kacamata para purnawirawan.
“Saya rasa pemerintah di mana pun, di seluruh dunia, wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik,” ucap Yenny ketika ditemui wartawan setelah Gala Lunch IFSC Climbing World Cup, Kamis 1 Mei 2025.
Yenny mengatakan semua orang termasuk Forum Purnawirawan TNI berhak menyampaikan aspirasinya.
Tetapi dalam hal makzulkan Gibran tentu memiliki mekanisme dan aturan. Pencopotan tersebut tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Sebab, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah dipilih melalui proses demokrasi.
“Tidak bisa cuma sekadar mencopot. Ketika sudah ditetapkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah selesai dan semua pihak menerima, ini hasilnya. Kalau sekarang kemudian dilihat ada masalah-masalah, ada hal-hal yang harus disikapi secara politik, semua harus dikembalikan kepada mekanisme demokrasi juga,” jelasnya.
Yenny pun kembali teringat sang ayah, Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden RI beberapa tahun lalu.
Di mana, sang ayah selama menjabat sebagai Presiden RI tentu juga banyak kritikan yang datang menghujani.
Maka dari itu, Yenny mengatakan bahwa Gibran harus menerima kritik tersebut dengan lapang dada dan tidak menyikapinya dengan keras.
“Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini, jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja,” saran Yenny kepada Gibran.
Yenny mengatakan bahwa semua proses politik harus melalui DPR. Namun, rakyat berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan mereka, lalu kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan.
Yenny mendorong aspirasi dari para purnawirawan TNI tersebut untuk ditampung oleh pemerintah karena merupakan bagian dari suara atau aspirasi masyarakat.
“Kita boleh suara sampai saya juga boleh bersuara. Pada akhirnya, proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem, santai saja semuanya,” kata Yenny.
Discussion about this post