Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 berkomitmen untuk menghapus outsourching di Tanah Air.
Prabowo pun akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.
Adapun rencananya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu bakal diisi para pimpinan serikat buruh di Tanah Air.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun akan segera mengkaji arahan dari Prabowo untuk hapus outsourching. Dan nanti hasilnya akan dilaporkan ke Prabowo.
“Jadi ini adalah arahan dari Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyampaikan, tentu kemudian kami harus mengkaji, ya. Kita harus mengkaji, nanti kita harus laporkan ke Pak Presiden,” tutur Yassierli usai menghadiri acara di kantor Komnas HAM, Jumat 2 Mei 2025.
Kata Yassierli, ini merupakan suatu bentuk kepedulian Prabowo terhadap para pekerja alih daya. Dan tentunya, dalam menghapus outsourching ada tahapan-tahapan yang dilalui.
Kendati demikian, Yassierli mengatakan belum mengetahui persis bagaimana tahapannya. Maka dari itu perlu untuk dikaji terlebih dahulu.
“Itu sudah menjadi sebuah bentuk kepedulian Pak Presiden terhadap buruh. Dan beliau tadi menyampaikan secara realistis bahwa kita harus membuat tahapannya seperti apa. Saya belum tahu, nanti ini harus kita kaji,” ujar Yassierli.
Yassierli menyebut persoalan outsourcing akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Proses penyusunannya akan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Jadi tentu kita akan berangkat dari regulasi. Tadi ada harapan dari Presiden, dan tentu nanti prosesnya juga harus melalui meaningful participation. Dan itu juga akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” tuturnya.
Discussion about this post