Suaranusantara.com- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang mengirimkan anak-anak bermasalah sulit dibina oleh orang tua untuk dikirimkan ke barak militer.
Natalius Pigai bahkan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengeluarkan peraturan terkait kebijakan Gubernur Jabar KDM agar bisa dijalankan secara masif tak cuma di wilayah Jawa Barat melainkan seluruh Indonesia.
“Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai saat konferensi pers di Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025.
Pigai juga menegaskan dengan dikirimkan ke barak militer adalah untuk pembentukan karakter dan mental.
Pendidikan karakter dan mental melalui barak militer tidak termasuk dalam kategori hukuman fisik atau corporal punishment, yang dilarang dalam prinsip-prinsip HAM.
Maka dari itu, kebijakan KDM itu sama sekali tidak melanggar HAM.
“Keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab,” ucap Pigai.
Corporal punishment, lanjut Pigai, adalah tindakan seperti mencubit atau memukul yang kerap terjadi di masa lalu dan harus ditinggalkan. Sementara pendekatan yang diterapkan di Jawa Barat lebih ke arah pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai positif.
“Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat,“ ujarnya.
Menurut Pigai, program pendidikan barak militer sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai sistem ini mampu menciptakan generasi yang siap bersaing di tingkat global.
“Kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM. Ini bagus idenya untuk 10 tahun ke depan itu 2025 kita harus go internasional,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dengan program-program populis Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis dan pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
“Dengan kualitas manusia Indonesia yang baik, kita bisa go internasional 2035 dan 2045 kita leading di tingkat dunia karena itulah menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab yang disiplinnya tinggi yang berkarakter,” kata Pigai.
Pigai lebih lanjut mengatakan hal itu dimulai dari Jawa Barat (Jabar) dengan mulai menggalakan kebijakan-kebijakan populis.
“Yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju kesana menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya melanjutkan
Discussion about this post