Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa 10 Juni 2025 resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat Kabupaten Papua Barat Daya. Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka pun mengapreasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang resmi mencabut IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
Apresiasi itu disampaikan melalui video yang diunggah oleh Rieke Diah Pitaloka di laman media sosial Instagram pribadinya @riekediahp yang diunggah Rabu 11 Juni 2025.
“Terima kasih Pak Prabowo yang sudah mencabut, akhirnya pernyataan cabut izin tambang nikel di Raja Ampat,” kata Rieke.
Walau sudah resmi dicabut, Rieke mengatakan bahwa urusan belum selesai. Sebab, kata Rieke masih ada pulau kecil yang juga harus diselamatkan yakni di Aceh.
“Tapi urusan belum selesai karena dari Save Raja Ampat, kita akan beralih #SaveSerambiMekkah. Ada empat pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan,” lanjutnya.
Atas keputusan Prabowo yang mencabut IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Rieke setuju.
Kata Rieke, ini bukan soal sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan juga untuk menjaga kedaulatan negara.
“Pulau-pulau kecil bukan sekadar potensi mineral, tetapi benteng pertahanan, ruang hidup, dan bagian tak terpisahkan dari sejarah serta budaya Indonesia,” kata Rieke Diah Pitaloka pada captionnya itu.
Rieke meyakini Prabowo yang pernah menjadi prajurit TNI tentu bisa memahami arti gugus pulau bagi kedaulatan negara.
“Saya yakin, sebagai prajurit TNI, Presiden Prabowo memahami arti strategis gugus pulau bagi pertahanan dan kedaulatan NKRI,” sambungnya.
Kata Rieke, tagar #SaveRajaAmpat bukan sekadar soal 5 pulau. Ini juga merupakan soal menyelamatkan konstitusi dan masa depan Indonesia.
Tidak hanya Raja Ampat, Rieke Diah Pitaloka juga berharap pulau-pulau kecil di Indonesia lainnya juga diperhatikan, termasuk yang ada di Aceh.
Rieke pun meyakini bahwa Prabowo tentu akan melanjutkan langkah dengan meminta perusahaan tambang baik yang dikelola swasta dan BUMN untuk bertanggung jawab atas lingkungan yang menjadi lokasi bekas kegiatan pertambangan.
“Saya percaya Presiden Prabowo akan melanjutkan langkah ini dengan meminta BUMN dan swasta bertanggung jawab dalam konservasi bekas tambang nikel Raja Ampat,” ujarnya.
Rieke mengatakan masih ada pulau-pulau lain seperti di Aceh yang juga menjadi perhatian lantaran diincar dengan kedok pembangunan.
“Kini, perhatian kita beralih ke Aceh. Empat pulau di Serambi Mekkah (Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang) sedang diincar atas nama peningkatan PAD. Kita harus waspada terhadap keserakahan yang berkedok pembangunan,” lanjut pemeran Oneng ini.
Lebih lanjut, Rieke juga mengimbau masyarakat agar terus mendukung langkah pemerintah untuk mengevaluasi izin tambang di seluruh gugus pulau NKRI secara menyeluruh.
Politikus PDI Perjuangan ini juga berujar tambang di pulau kecil itu pada dasarnya melanggar UUD 1945 dan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, menurut Rieke, pejabat yang mendukung tambang di pulau kecil berarti melawan Presiden dan mengkhianati konstitusi.
Mengenai luas pulau kecil dan analisis soal pasal-pasal yang bersangkutan sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Rieke Diah Pitaloka di videonya.
Terakhir, Rieke Diah Pitaloka tak lupa memberikan dua rekomendasi dalam upaya untuk mendukung pemerintah dalam menyelamatkan gugus pulau di Indonesia.
“Evaluasi dan batalkan seluruh IUP di pulau kecil,” tegas Rieke Diah Pitaloka sebagai rekomendasi yang pertama.
Lalu kedua, membongkar dan mengadili mafia tanpa pandang bulu baik di pusat maupun daerah.
“Bongkar dan adili mafia IUP tanpa pandang bulu, termasuk di pusat dan daerah,” imbuh wanita kelahiran 1974.
Discussion about this post