Suaranusantara.com- Dalam pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian utama DPR. Acara ini digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Puan menyebut DPR akan fokus membahas tahap awal Rancangan APBN 2026 dan RUU terkait pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2024.
Ia menggarisbawahi bahwa ketidakpastian ekonomi global akan terus menjadi tantangan utama di tahun mendatang. Menurutnya, dinamika konflik politik antarnegara, ketegangan ekonomi antar kawasan, serta kondisi perekonomian internasional yang belum pulih sepenuhnya akan turut mempengaruhi sektor produksi, konsumsi, daya beli masyarakat, dan pergerakan modal.
Politisi dari PDI-Perjuangan tersebut menegaskan bahwa penyusunan KEM-PPKF untuk tahun 2026 harus mampu mengantisipasi tantangan global tersebut dan menjaga kapasitas fiskal negara dalam menopang pembangunan nasional.
Puan juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal tersebut perlu menyesuaikan dengan isu-isu baru, seperti pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
“KEM-PPKF tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” kata Puan.
Baca Juga:Â Puan Maharani Minta Negara Sahabat Dorong Perdamaian Iran-Israel dan Waspadai Dampaknya ke Indonesia
Sementara itu, pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 akan difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi dari pelaksanaan APBN 2024 akan menjadi dasar untuk menyempurnakan APBN di tahun-tahun berikutnya.
“DPR RI akan mencermati dengan seksama agar kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam APBN selalu memenuhi prinsip tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” tegasnya.
Selain RAPBN 2026 dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, Puan menyebutkan bahwa pada Masa Persidangan IV ini, DPR RI juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.
Discussion about this post