Suaranusantara.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani merespon soal Kejaksaan Agung (kejagung) yang resmi bekerja sama dengan empat operator telekomunikasi nasional yang membuka kemungkinan integrasi data komunikasi dalam mendukung penegakan hukum, termasuk soal penyadapan.
Puan mendukung langkah tersebut, sebab menurutnya penegakan hukum sangatlah penting.
Hanya saja, Puan menekankan, pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
“Penegakan hukum sangat penting, tapi Kejaksaan harus memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi karena hak privat adalah hak konstitusional,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya.
Tak hanya itu, Puan juga menekankan pentingnya untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang menurutnya harus dijaga dalam alam demokrasi.
“Penegakan hukum yang kuat harus tumbuh berdampingan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga,” tutur Puan.
Sebeumnya, Kejagung meneken kerja sama atau nota kesepakatan dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk untuk membantu penegakan hukum.
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyebut kerja sama ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.
Kejagung menjelaskan kerja sama dengan operator telekomunikasi sejalan dengan UU No.11/2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Discussion about this post