Suaranusantara.com- Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus peredaran beras oplosan yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menilai, praktik tersebut telah melanggar hak warga atas akses terhadap pangan yang sehat, terjangkau, dan transparan.
Menurut Puan Maharani, negara tidak boleh membiarkan praktik curang ini dikuasai oleh oknum tak bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku secara tegas agar tidak ada lagi permainan harga atau manipulasi mutu oleh pihak-pihak yang tidak beretika.
“Negara harus hadir dan bertindak tegas agar distribusi pangan tidak dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras,” tegas Puan dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Ia menyatakan bahwa kehadiran beras oplosan di pasaran merupakan bentuk penipuan publik yang tidak bisa ditoleransi, terlebih di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Puan menilai hal ini sebagai tindak kriminal yang merugikan masyarakat kecil secara langsung.
DPR, lanjutnya, akan terus memantau jalannya reformasi sistem distribusi pangan, agar benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak dikendalikan oleh kepentingan industri semata. Ia mendorong keterlibatan akademisi serta masyarakat sipil untuk turut mengawasi distribusi beras agar pengawasan tak hanya dilakukan oleh pemerintah.
“Ini soal keadilan ekonomi. Ini soal martabat rakyat. DPR RI akan terus mengawal agar reformasi sistem pangan benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
Puan juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras di Indonesia. Baginya, keadilan ekonomi tidak boleh dikorbankan oleh praktik dagang yang merugikan rakyat.
Discussion about this post