Suaranusantara.com- Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait penemuan adanya bantuan sosial (bansos) yang disalahgunakan untuk judi online (judol).
Puan Maharani pun meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran dan validasi data terhadap para penerima manfaat bansos.
Hal ini bertujuan agar data-data tidak disalahgunakan. Puan mengatakan agar jangan sampai penerima manfaat yang justru rentan dilindungi malah jadi koran penyalahgunaan hingga membuat bansos dihentikan.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan, Kamis 10 Juli 2025.
Puan menekankan bahwa data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam verifikasi, bukan digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos.
Puan pun mewanti-wanti adanya modus jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas di kasus judol.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” ujar Puan.
Puan menduga, bisa jadi ada penerima manfaat bansos yang memang terlibat judol. Maka dari itu, Puan kembali menekankan untuk pemerintah menelusuri secara tuntas.
“Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” tambahnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menilai jika indikasi temuan itu benar, maka menunjukan lemahnya perlindungan data pribadi.
Puan menilai keamanan sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial mestinya tak mudah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” kata Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan yang berhak menerimanya.
“Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” kata Puan.
Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.
“Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” sambungnya.
Adapun sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya mengungkapkan temuan awal terkait penyalahgunaan bansos oleh sebagian penerima.
Sebanyak 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judol pada 2024.
Temuan ini disebut berasal dari hasil pemadanan data antara Kemensos dan PPATK. Pihak Kemensos bersama PPATK juga tengah menelusuri hal itu.
“Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin 7 Juli 2025.
Discussion about this post