Soal Gejolak di DPR, Eddy Soeparno: Saatnya Partai Politik Lakukan Reformasi Kaderisasi

Suaranusantara.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai gejolak yang terjadi di DPR RI belakangan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya partai politik, untuk memperkuat kelembagaan dan sistem rekrutmen kader berbasis meritokrasi.

Menurut Eddy, gelombang kemarahan publik terhadap DPR dalam dua pekan terakhir, yang berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat.

Berbagai tuntutanpun disuarakan dalam aksi tersebut seperti penghapusan tunjangan perumahan hingga pembubaran DPR.

“Meski tuntutan itu lahir dari kekecewaan, sesungguhnya akar masalahnya bukan semata-mata DPR sebagai lembaga, melainkan partai politik yang bertanggung jawab menyiapkan anggota legislatif berkualitas,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

Eddy menegaskan, partai politik harus melakukan introspeksi untuk memperbaiki proses kaderisasi agar melahirkan calon pemimpin yang kredibel, kapabel, dan akuntabel.

“Saat ini masih ada jarak antara harapan publik dengan kinerja wakilnya di parlemen,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia mencontohkan praktik di negara tetangga seperti Singapura, di mana People’s Action Party (PAP) menerapkan sistem meritokrasi yang ketat, disertai program pelatihan intensif untuk mencetak politisi berintegritas.

Hal ini, menurut Eddy, menjadi salah satu faktor keberhasilan mereka dalam melahirkan pemimpin berkualitas.

“Ketika politik berjalan tanpa meritokrasi, kualitas kepemimpinan akan menurun, kebijakan publik tumpul, dan kepercayaan rakyat semakin menipis,” kata Eddy.

Eddy mengutip hasil survei yang menempatkan partai politik sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah di Indonesia.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya penguatan kelembagaan partai, baik dari sisi manusia, sistem, maupun mekanisme pengambilan keputusan.

“Demokratisasi internal partai harus berjalan agar proses perkaderan sesuai aspirasi masyarakat,” tutur Doktor Ilmu Politik UI tersebut.