Suaranusantara.com- Digesernya posisi Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi (Menkop) mendapat tanggapan dari legislator PDI Perjuangan, Mufti Anam selaku Anggota Komisi VI DPR RI.
Kata Mufti, sebuah lembaga atau kementerian dalam hal ini Kementerian Koperasi harusnya dipimpin oleh sosok yang bebas dari masalah.
Pasalnya, Budi Aries diketahui tengah terjerat dalam kasus dugaan judi online (judol) yang hingga kini masih belum usai.
“Reshuffle ini harus dibaca sebagai pesan tegas dari Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi ini tidak boleh dipimpin oleh orang yang tersandera masalah. Selama ada beban hukum yang belum selesai, sulit bagi siapapun untuk fokus pada percepatan program,” kata Mufti kepada wartawan, Senin 8 September 2025.
Adapun posisi Budi Arie Setiadi sebagai Menkop kini telah resmi dipegang oleh Wamenkop Ferry Juliantono.
Mufti berharap kepemimpinan Ferry Julianto membawa angin segar terhadap kinerja Kementerian Koperasi. Ia menilai Ferry memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang koperasi.
“Pak Ferry bukan orang baru, beliau sudah lama mengurusi koperasi dan paham betul denyut persoalan di lapangan. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda lagi. Roadmap Koperasi Merah Putih harus jalan sekarang juga,” katanya.
Mufti menyebut Komisi VI DPR akan mendukung program Kementerian Koperasi ke depan. Legislator PDIP ini mengingatkan jabatan strategis yang tak diukur dari loyalitas politik.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan kementerian ini berjalan lamban, apalagi sekadar jadi etalase. Pak Ferry harus menunjukkan bahwa kementerian ini ada untuk rakyat kecil, bukan untuk kelompok kepentingan,” ungkap Mufti.
Mufti meyakini Prabowo dalam memilih orang-orang yang membantunya bekerja pastilah sosok-sosok yang tepat.
“Saya yakin Presiden sudah memilih orang yang tepat. Tapi ke depan, yang diukur bukan sekadar loyalitas politik, melainkan seberapa cepat dan seberapa nyata koperasi bisa mengurangi ketimpangan. Itulah standar yang akan dipakai publik, dan itulah yang akan kami kawal di DPR,” sambungnya.
Mufti mengaku cukup kaget dengan pergantian Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih, mengingat hari ini Budi Arie masih menghadiri Rapat Kerja di Komisi VI DPR. Ia menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden.
“Terus terang kami cukup kaget dengan kabar reshuffle ini. Siang tadi kami masih rapat dengan Pak Budi Arie dan melihat langsung beliau masih sangat bersemangat memimpin Kementerian Koperasi. Tiba-tiba sore hari beliau diganti,” ungkap Mufti.
Kata Mufti, reshuffle kabinet itu merupakan hal biasa dan menjadi hak prerogatif Prabowo selaku Presiden RI.
“Tapi itulah politik kabinet, semua kembali pada hak prerogatif Presiden. Yang pasti, kami menyampaikan terima kasih atas ikhtiar dan kerja keras Pak Budi Ari. Bagaimanapun beliau sudah meletakkan batu pijakan untuk mengakselerasi agenda Koperasi Merah Putih, dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.
Ia menyampaikan terima kasih ke Budi Arie atas kinerjanya di Kemenkop selama ini. Komisi VI DPR berharap kepemimpinan Ferry nantinya mampu mempercepat program yang diusung.
“Jadi intinya, reshuffle ini adalah semangat baru. Terima kasih untuk kerja Pak Budi Arie yang sudah memulai, dan kepada Pak Ferry kami titip amanah rakyat jangan hanya melanjutkan, tapi percepat. Karena rakyat tidak lagi sabar menunggu,” ujarnya.
Adapun Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih jilid II. Dalam reshuffle ini, Prabowo mengganti sebanyak lima menteri.
Mereka yang kena reshuffle kabinet di antaranya:
1. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
2. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
4. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
5. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Discussion about this post