Suaranusantara.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akibatnya, hanya sebagian kecil korban yang memanfaatkan lembaga negara tersebut untuk mencari perlindungan.
Pernyataan itu disampaikan Marinus dalam kegiatan sosialisasi LPSK yang digelar di Tangerang, Selasa (14/10/2025).
“Kita hidup di masa di mana angka kejahatan meningkat tajam. Berdasarkan data BPS, jumlah kejahatan nasional melonjak dari 372 ribu kasus (2022) menjadi hampir 585 ribu kasus (2023). Artinya, dalam setiap 100 ribu penduduk, 214 orang menjadi korban tindak pidana,” kata Marinus Gea.
“Angka ini tidak sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada wajah manusia, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang dirundung rasa takut, ada perempuan dan anak yang menanggung trauma karena kekerasan seksual. Banyak korban datang kepada saya dan mengaku tidak tahu bagaimana cara melapor ke LPSK. Ini sering kali saya temui di lapangan,” tambahnya.
Marinus Gea menambahkan, Indonesia memiliki LPSK yang merupakan simbol kehadiran negara untuk melindungi rakyat yang lemah di hadapan hukum. Tanpa perlindungan saksi dan korban, proses peradilan pidana tidak akan pernah berjalan adil.
Menurutnya, LPSK sejatinya dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun, jika masyarakat tidak tahu cara mengaksesnya, keberadaan lembaga tersebut tidak akan terasa.
“LPSK adalah bukti bahwa negara tidak boleh diam ketika rakyat diancam. Sekarang tugas kita bersama memastikan semua orang tahu itu,” ucapnya.
Maka dari itu, Marinus Ge mendorong agar LPSK lebih dekat dengan rakyat, tidak hanya hadir di ibu kota, tetapi juga menjangkau desa-desa dan komunitas rentan.
Ia mengusulkan tiga langkah konkret agar LPSK semakin dekat dengan masyarakat. Pertama, melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih adaptif terhadap ancaman baru, seperti kekerasan berbasis elektronik. Kedua, memastikan dukungan anggaran dari APBN yang memadai untuk memperkuat layanan LPSK, termasuk pos layanan, hotline, serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Terakhir, memperkuat pengawasan dan edukasi publik dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka memahami hak-haknya sebagai saksi maupun korban.
“Perlindungan hukum akan menjadi kuat bila rakyat merasa LPSK adalah bagian dari mereka. Rakyat harus tahu bahwa mereka bisa bicara tanpa takut, melapor tanpa malu, dan mencari keadilan tanpa harus sendirian,” tutur Marinus Gea.
Discussion about this post