Suaranusantara.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menyoroti secara serius laporan mengenai dugaan 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu dalam keterangannya.
Meski demikian, Lalu menilai verifikasi data secara menyeluruh sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam perumusan kebijakan. Ia menekankan perlunya cross-check data yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu.
Ia menambahkan, terlepas dari berapa pun angka pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua merupakan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, serta kondisi geografis, masih menjadi hambatan utama.
Oleh karena itu, Lalu menyatakan bahwa Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” pungkasnya.
Discussion about this post