Suaranusantara.com- Mengantisipasi lonjakan harga terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pangan daerah lantaran geopolitik Timur Tengah yang memanas, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat instruksi.
Surat instruksi ditujukan kepada seluruh kepala/wakil kepala daerah, Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Fraksi PDIP di seluruh Indonesia.
Adapun surat instruksi PDI Perjuangan itu bernomor 963/IN/DPP/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026. PDI Perjuangan secara jeli mencermati dinamika geopolitik internasional yang dinilai akan berdampak langsung pada perekonomian nasional, khususnya bagi kehidupan rakyat kecil.
“Setiap kenaikan 1 (satu) dollar Amerika Serikat harga minyak mentah dunia akan berpotensi menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga kurang lebih Rp 7 triliun,” demikian bunyi petikan pembuka surat instruksi tersebut, dilihat Senin 9 Maret 2026.
Kondisi tersebut diyakini akan memberikan efek domino, mulai dari kenaikan harga BBM, melonjaknya biaya distribusi barang dan harga pangan, hingga memicu inflasi yang berujung pada terbebaninya kehidupan rakyat kecil.
Merespons ancaman ekonomi tersebut, surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto ini, mengeluarkan lima poin instruksi tegas, berikut isinya:
Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melakukan penghitungan dan analisis secara komprehensif terhadap dampak fiskal daerah atas APBD, termasuk potensi kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, dan belanja pelayanan publik.
Melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.
Mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi, serta memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di masing-masing daerah.
Memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
Di akhir surat, DPP PDIP kembali mengingatkan nilai-nilai perjuangan partai.
Pimpinan pusat menegaskan agar seluruh poin tersebut dieksekusi dengan tingkat kedisiplinan tinggi.
“Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai wujud komitmen ideologis Partai,” jelas surat tersebut.
Discussion about this post