Suaranusantara.com– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/03), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Johan menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak langsung pada sektor pangan di dalam negeri.
“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.
“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan.
Kenaikan harga minyak, lanjutnya, akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini dapat memperburuk disparitas harga antarwilayah.
“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak kepada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelasnya.
Lebih jauh, Johan menekankan pentingnya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia menilai kebijakan kedaulatan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap konsen kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.
Komisi IV DPR RI, menurut Johan, akan terus mendorong langkah antisipatif pemerintah agar gejolak global tidak berujung pada tekanan berat bagi petani maupun konsumen di dalam negeri.
Discussion about this post