DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Konflik Iran–AS agar Haji 2026 Tak Terdampak

Suaranusantara.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengingatkan pemerintah agar menjadikan konflik antara Iran dan Amerika Serikat sebagai perhatian serius guna mengantisipasi potensi risiko bagi jamaah haji Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal dengan tetap mengedepankan keselamatan jamaah.

“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” kata Lisda dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah RI, dibahas tiga skenario penyelenggaraan haji Indonesia pada 2026 terkait dinamika konflik di Timur Tengah.

Skenario pertama, jamaah haji tetap diberangkatkan dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman apabila situasi keamanan di kawasan tertentu tidak memungkinkan.

Skenario kedua, Indonesia berpotensi menunda atau membatalkan keberangkatan jamaah meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara skenario ketiga merupakan kemungkinan terburuk, yakni apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi tertentu.

“Jika sampai terjadi penutupan haji oleh Arab Saudi, maka prioritas utama kita adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan bisa dikembalikan secara utuh. Transparansi pengelolaan dana jamaah menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti itu,” jelas Lisda.

Lisda menambahkan, pengelolaan dana haji juga harus menjadi perhatian serius dalam setiap skenario yang disiapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap dana jamaah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga secara transparan dan akuntabel.

“Apapun skenario yang disiapkan pemerintah, prinsip utamanya harus jelas, dana jamaah harus aman dan tidak boleh dirugikan. Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.