Suaranusantara.com- Pemerintah bergerak cepat dalam menertibkan praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan batas waktu singkat kepada jajaran terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Arahan tegas itu disampaikan dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti banyaknya aktivitas tambang yang tidak memiliki kejelasan izin.
Ia mengungkapkan telah menerima laporan terkait keberadaan ratusan tambang yang beroperasi tanpa kepastian legalitas. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindak demi melindungi kepentingan nasional.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo Subianto.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok, itu bukan prioritas,” ujar Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung kesiapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menuntaskan persoalan tambang ilegal. Awalnya, Bahlil menyampaikan bahwa penertiban dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu.
Namun, Prabowo langsung merespons dengan meminta percepatan waktu penyelesaian. Ia menilai langkah cepat diperlukan agar penanganan masalah ini tidak berlarut-larut.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. Seminggu!” kata Prabowo.
Menanggapi arahan tersebut, Bahlil menyatakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi Presiden.
“Siap!” jawab Bahlil.
Discussion about this post