Prabowo Bersama Pemimpin ASEAN Hadiri KTT ke 48 di Filipina, Apa yang Dibahas?

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto hari ini Kamis 7 Mei 2026 dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 48 ASEAN di Filipina. Adapun KTT ke 47 ASEAN berlangsung pada 7-8 Mei 2026.

Prabowo diketahui bertolak ke Cebu, Filipina pada Kamis pagi pukul 09.10 WIB dari pangkalan udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dalam KTT ke 48 ASEAN, Presiden Filipina selaku tuan rumah, Ferdinand Marcos menyebutnya “KTT sederhana”. Namun sebagian pembicaraan akan berfokus pada isu-isu ekonomi yang terkait dengan perang di Timur Tengah (Timteng).

Lantas, apa saja yang dibahas di KTT ke 48 ASEAN di Filipina?

BBM, Pangan hingga Keselamatan Pekerja Migran di Timur Tengah

Menipisnya pasokan bahan bakar, melonjaknya biaya pangan, dan keselamatan pekerja migran di dekat zona konflik Timur Tengah akan menjadi isu paling mendesak dalam KTT tersebut.

Setidaknya ini dikatakan Marcos pada bulan Maret, beberapa hari setelah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional.

“Yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah para pemimpin untuk membicarakan… bagaimana kita dapat saling membantu,” katanya, menepis rumor bahwa KTT tersebut dapat dibatalkan sepenuhnya di tengah krisis.

Namun, meskipun ASEAN telah mengeluarkan pernyataan umum tentang kerja sama energi, kelompok negara ini tidak memiliki mekanisme yang mewajibkan tindakan.

Misalnya, dalam Perjanjian Keamanan Minyak Bumi yang telah berusia puluhan tahun- sebuah skema berbagi bahan bakar yang bertujuan untuk memastikan stabilitas energi- belum pernah diaktifkan dan sepenuhnya bersifat sukarela.

Filipina sendiri mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah mendukung “tanggapan terhadap krisis” di Timur Tengah yang diharapkan akan dikeluarkan minggu ini. Sayangnya tak ada rincian lebih lanjut.

Namun menurut seorang diplomat ASEAN yang telah melihat draf awal, dokumen itu kemungkinan akan mencakup seruan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Termasuk memastikan kebebasan bergerak di jalur laut penting lainnya.

Nasib Myanmar

Negara anggota ASEAN, Myanmar, sebenarnya secara resmi telah dikeluarkan dari KTT. Kudeta junta militer, yang merebut kekuasaan di 2021 memicu perang saudara berdarah yang memakan korban warga sipil.

Meski begitu, awal bulan ini, pemilihan baru digelar dan menempatkan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden. Belum diketahui apakah ini akan mendekatkannya kembali negeri tersebut ke ASEAN.

Dalam pernyataannya Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahnya akan “berupaya memulihkan hubungan normal” dengan ASEAN setelah ia dilantik sebagai presiden. Tapi hingga kini, belum ada konsensus.

Walau begitu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan pada bulan Januari bahwa Bangkok telah mengusulkan “keterlibatan terukur” dengan pemerintah baru Myanmar di KTT. Ia berharap pemilihan tersebut dapat menjadi “awal transisi”.

“Sejumlah besar anggota blok tersebut memiliki pandangan “pragmatis yang serupa,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro.

Laut China Selatan

Deklarasi tentang “kerja sama maritim” juga diharapkan muncul dari KTT minggu ini. Namun belum diketahui apakah ini juga terkait Kode Etik untuk Laut Cina Selatan (LCS).

ASEAN dan China telah bernegosiasi mengenai kode etik untuk mengatur perilaku di wilayah maritim yang diperebutkan selama lebih dari dua dekade sejak gagasan itu pertama kali diajukan.

China mengklaim LCS wilayahnya dengan 10 garis putus-putus yang membuat tegang dengan negara ASEAN.

Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam semuanya memiliki klaim di jalur perairan penting tersebut, yang hampir seluruhnya diklaim oleh China. Padahal, putusan internasional yang menyatakan bahwa pendiriannya tidak memiliki dasar hukum.

Filipina, yang kapal-kapalnya telah berulang kali terlibat dalam bentrokan dengan kapal-kapal China, mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka berharap dapat menyelesaikan pembicaraan yang telah berlangsung lama ini tahun ini saat menjabat sebagai ketua ASEAN.

Namun, pembicaraan telah berulang kali terhenti karena ketidaksepakatan mengenai cakupan, penegakan, dan status hukum kode etik tersebut.

Analis geopolitik yang berbasis di Manila, Don McLain Gill, mengatakan bahwa meskipun Filipina diperkirakan akan menekankan keamanan maritim, pakta apa pun yang disetujui China akan kurang mengikat secara hukum.

Sementara itu, diplomat Asia Tenggara tersebut mengatakan bahwa “tidak mungkin” Beijing akan menandatangani sesuatu yang mengikat secara hukum, tetapi malah akan mencari “deklarasi politik”.