Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlihat membawa map saat memenuhi undangan Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis 21 Mei 2026 di Istana, Jakarta.
Purbaya mengatakan map yang dibawanya berisikan sejumlah laporan, di mana salah satunya terkait data perusahaan crude palm oil (CPO) yang melakukan under invoicing atau kegiatan ekspor impor dengan memanipulasi data sehingga penerimaan negara lebih kecil.
“Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga,” kata Purbaya, Kamis 21 Mei 2026.
Ia menuturkan, perusahaan itu disebut tidak mencatat data ekspor secara benar sehingga membuat pendapatan negara rendah.
“Ada itu beberapa perusahaan besar keliatan sekali melakukan, ekspor ke Amerika misalnya. Jadi harganya di sini berapa itu, cuma seperempat atau sepertiga apa yang di AS. Kemudian di sini jadi rugi. Jadi income lebih rendah kan, nilai ekspor juga lebih rendah di sini,” jelasnya.
Menurut Purbaya, praktik under invoicing juga ditemukan pada sektor komoditas lain di luar CPO.
“Ini baru CPO nanti ada batu bara juga,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo soroti under invoicing Presiden Prabowo Subianto, menyebut dugaan praktik under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024 membuat negara kehilangan kekayaan senilai Rp.15.400 triliun.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” kata Prabowo, Rabu 20 Mei 2026.
Prabowo mengatakan, pengusaha Indonesia yang nakal itu membuat perusahaan di luar negeri. Mereka kemudian menjual suatu komoditas dari tanah air ke perusahaan di negara lain itu dengan harga yang jauh di bawah harga sebenarnya.
Manipulasi itu, kata Prabowo, bisa dilakukan di Indonesia namun tidak bisa di negara lain sehingga terpantau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat,” tutur Prabowo.
Menurut dia, praktik tersebut terjadi pada ekspor produk kelapa sawit dan hampir semua komoditas.
“Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus,” ucap Prabowo.
Akibat praktik tersebut, Indonesia kehilangan kekayaan atau mengalami kerugian negara senilai 900 miliar dollar Amerika Serikat (AS), setara Rp.15.400 triliun.
“900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujar Prabowo.
Discussion about this post