Suaranusantara.com- Partai Nasional Demokrat (NasDem) angkat bicara soal ajakan Partai Keadilan Sosial (NasDem) untuk diskusi membahas polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya mengikuti mekanisme saja.
PKS sebelumnya mengusulkan untuk pembentuka hak angket di DPR bersama fraksi-fraksi dari partai politik lainnya.
“Kita ngikutin mekanisme saja,” ujar Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 27 Oktober 2026.
Pihaknya belum membahas terkait adanya usulan hak angket ijazah Gibran. “Proses yang lainnya belum ada lagi,” ucapnya.
Usulan PKS itu sebelumnya disambut baik oleh PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu itu membuka ruang dialog untuk membahas polemik ijazah Gibran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan menyoroti fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan dan proses pencalonan.
“Kami membuka ruang untuk dialog,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu 25 Oktober 2026.
Hal ini dikarenakan, mengutip pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fakta persidangan, yang tidak menemukan adanya bukti dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran, begitu pun putusan MK menjelang Pilpres yang mengubah syarat usia.
“Karena bagaimanapun keputusan Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik, tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan,” tutur Hasto.
Tak hanya itu, Hasto menyinggung regulasi KPU saat tahap pendaftaran Pilpres 2024 lalu
Regulasi mengatur jelas aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, yang harusnya sudah terdeteksi sejak saat itu.
“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” papar Hasto.
Hasto mengemukakan, kesediaan PDI-P membuka dialog juga dilandasi berbagai alasan lain. PDI-P kata Hasto, sudah mendengarkan masukan dari para guru besar, yang telah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etik tersebut.
Menurut Hasto, hal ini menjadi beban dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itulah suara rakyat, suara para guru besar, suara masyarakat kritis, suara mereka yang berjuang demi kebenaran, dan juga bagaimana pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu menjadi pedoman bagi kita semua untuk menindaklanjuti,” paparnya.
Sebelumnya, PKS mengajak parpol untuk membangund dialog terbuka membahas polemik ijazah Gibran.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, langkah itu adalah tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS di parlemen, untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain terkait polemik tersebut.
Meski demikian, Kholid memastikan bahwa PKS belum menentukan sikap soal kemungkinan penggunaan hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Dia mengatakan, DPR RI saat ini masih dalam masa reses. Karena itu, PKS akan melihat situasi dan kondisi pada masa sidang berikutnya.
“Saat ini DPR RI lagi reses, insyaallah nanti masa sidang berikutnya akan kita lihat situasi dan kondisinya,” kata Kholid.
Discussion about this post