Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Sutriyono, meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat secara jelas dan mempertimbangkan Uji Gugatan mengenai Presidential Treshold yang hari ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
“Bukan suatu hal yang tabu dalam konteks meluruskan arah ketatanegaraan kita jika Mahkamah Konstitusi merubah keputusannya,” kata Sutriyono saat di temui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (9/7/2018).
Menurut Politisi asal PKS itu, alasan dan argumen para pemohon cukup kuat dan senapas dengan semangat dan prinsip ketatanegaraan yang tertera dalam UUD 1945.
Dimana Presidential Treshold yang ada saat ini banyak bertentangan dengan prinsip dasar bernegara yang sudah mengatur dengan jelas dan terang benderang tentang ketentuan dalam pencalonan presiden yakni Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945.
“Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan hak setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan capres/wapres. Hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tidak boleh direduksi atau dikebiri oleh UU. Jika ini terjadi maka UU tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 artinya inskontitusional,” ujarnya.
Politisi asal Jawa Tengah itu menjelaskan bahwa Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan open legal policy dan siapapun bisa melakukan pengajuan calon pemimpin negara.
Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 pemilihan legislatif (DPR, DPRD & DPD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak, makin kehilangan konteksnya. Dan sudah seharusnya putusan MK tidak bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya.
“Justru sebaliknya makin menguatkan keputusan sebelumnya, hal ini menjadi pedoman dalam benegara yakni adanya kepastian hukum,” ucapnya.
Maka dari itu dirinya menegaskan bahwa tidak tepat jika Pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres.
Apalagi pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Hal ini tidak senafas dengan semangat sistem presidential yang dianut oleh Indonesia.
“Dalam sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah, masing-masing kepada langsung kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif (presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling check and balance. Dalam praktek politiknya, mandat yang diberikan rakyat kepada legislatif belum tentu sama dengan mandat yang diberikan kepada presiden,” tukasnya. (rokhim/nji)
