40 Pimpinan Daerah Diberikan Sosialisasi Pencegahan Korupsi oleh KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Ford Foundation dan Pusat Edukasi Anti Korupsi menggelar sosialisasi tentang tata kelola pemerintahan yang berintegritas kepada 40 pimpinan daerah, di Aula Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Sosialisasi dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah ini mengusung tema “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah”.

“Dengan workshop ini, semoga kita semua bisa mengelola pemerintahan daerah yang tujuannya mensejahterakan masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam siaran pers yang diterima.

Baca Juga: Arief Beberkan Cara Tanggulangi Korupsi di Kota Tangerang

Lembaga antirasuah ini ujar dia sangat membuka diri kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk berkoordinasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, kehadirannya sebagai komitmen mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Lebak yang bebas korupsi, good and clean governance.

Baca Juga: Di Depan Dua Menteri, WH Klaim APBD Banten Cukup untuk Dukung Program Pusat

Melalui sosialisasi tersebut, Iti berharap menambah pemahaman lebih dalam mengenai fungsi APBD berjalan optimal, di mana sistem pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, serta tepat sasaran.

“Kami akan terus kawal dan awasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD agar tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan, Ini upaya menghindari penyimpangan yang berujung kepada masalah yang kita tidak inginkan,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Untuk diketahui, materi yang disampaikan pada kesempatan ini yakni terkait integritas dan antikorupsi (filosofi, konsep, implementasi dan dampak), korupsi dan pencegahan untuk pejabat publik sebagai latihan sasar, tata kelola keuangan daerah, birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa serta pengawasan keuangan daerah.(and/aul)