SuaraNusantara.com – Kementerian Keuangan blak-blakan utang periode 2015-2022 semasa pemerintah era Presiden Joko Widodo. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinnus Prastowo mengakui ada penambahan jumlah utang, namun penambahan itu kebutuhan masyarakat.
“Penambahan utang sebesar Rp5.125,1 triliun masih lebih rendah dibandingkan belanja prioritas (perlinsos, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) sebesar Rp8.921 triliun,” ujar Yustinus dalam cuitan Twitter, dikutip SuaraNusantara.com, Senin (5/5/2023).
Yustinus mengakui penambahan jumlah utang selama tujuh tahun tersebut memang cukup besar. Namun memiliki manfaat lebih besar dibanding belanja negara.
“Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Prastowo mengatakan dengan data pertumbuhan aset di Indonesia yang nilainya juga melebihi utang pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur penambahan utang juga mendukung kualitas dari manusia.
“Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM (sumber daya manusia),” tutupnya.(edw)
Discussion about this post