Suaranusantara.com -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
Pasar Keuangan Rakyat (PKR) merupakan kegiatan pameran atau ekspo lembaga jasa Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi NTB 2023 yang diramaikan oleh 32 stan UMKM.
Baca Juga : Perbandingan Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A9 dan Tab A9 Plus
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat NTB sebesar 65,45 persen di atas rata-rata nasional (peringkat 2 nasional) dan inklusi keuangan sebesar 82,34 persen.
“Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu.
PKR NTB 2023 dirangkai dengan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sumbawa Barat berupa pameran UMKM dan mendorong business matching antara UMKM dan Lembaga Jasa Keuangan.
Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya sektor UMKM.
Lebih lanjut Ogi berharap melalui penyelenggaraan PKR, masyarakat dapat mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, beserta ragam produk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Baca Juga : Hakim Disiplin Manao Ajak Anak Muda Menguasai Teknologi Agar Siap Hadapi Perubahan Zaman
“Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” tambah Ogi.
Turut hadir dalam PKR NTB Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma, Bupati Sumbawa Barat H. W. Musyafirin, dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin.
Rangkaian kegiatan PKR di Sumbawa Barat, antara lain:
- Sosialisasi waspada investasi ilegal kepada 1000 ASN di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Edukasi dan talkshow oleh industri jasa Keuangan; dan
- Berbagai kegiatan dan lomba lainnya seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, lomba industri jasa keuangan idol, jalan sehat, operasi pasar murah dan pembagian doorprize di puncak kegiatan.
Discussion about this post