Jakarta-SuaraNusantara
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak tahu soal perencanaan pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 oleh TNI AU. Sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku juga tidak tahu usulan pembelian helikopter tersebut, yang diajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara terdahulu, Agus Supriatna.
Ryamizard Ryacudu menjelaskan rencana pengadaan heli itu berawal sejak diusulkan menjadi pesawat VVIP kepresidenan tahun 2015. “Itu dulu pesawat (untuk) kepresidenan. (Pengadaan) Pesawat presiden itu melalui Setneg,” ujar Rymizard, usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Dirinya pun percaya bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak mengetahuinya. “Oh iya dong (Panglima TNI tidak tahu). Saya juga enggak tahu,” ujar Ryamizard.
Pasalnya, izin pembelian helikopter kepresidenan melalui Kementerian Keuangan yang diteruskan ke Sekretariat Negara. “Jadi waktu kerja, panglima enggak tahu,” kata Ryamizard.
Pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 bermula ketika pada akhir tahun 2015, ada rencana pembelian heli AW-101 untuk kepresidenan. Namun Jokowi merasa heli VVIP kepresidenan Super Puma masih laik, sehingga rencana pembelian heli AW-101 buatan Inggris itu dibatalkan.
Meski sudah dibatalkan, namun ternyata TNI AU tetap ingin membeli heli AW-101 tersebut pada akhir 2016. Tetapi TNI AU menegaskan, helikopter itu tidak akan dipakai sebagai helikopter VVIP kepresidenan, melainkan untuk pesawat angkut berat dan SAR tempur.
Heli buatan Inggris itu pun sudah tiba di Indonesia. “Hari ini pun sudah ada di tempat. Itu sudah ada di Halim,” ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Meski telah tiba di Indonesia, pabrikan heli tersebut belum melakukan serah terima kepada pihak TNI AU. Hadi juga tidak menyebut ada berapa unit heli buatan Inggris itu yang tiba di Halim.
“Belum diserahkan. Masih pihak sana. Laporannya itu (tiba) 4 atau 5 hari yang lalu. Saya belum lihat fisiknya,” jelas dia.
Hadi menyatakan, TNI AU telah membentuk tim investigasi soal pengadaan heli ini, karena heli tersebut dipesan pada era KSAU sebelumnya, Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Namun Hadi tidak merinci apakah tim investigasi internalnya itu bersinergi dengan tim investigasi yang dibuat oleh Panglima TNI.
Kisrub pembelian helikopter bermula ketika pada rapat kerja dengan Komisi I DPR RI hari Senin (6/2/2017) kemarin, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menuding Peraturan Menteri Pertahanan No 28 Tahun 2015 membuat dirinya sampai tidak mengetahui soal perencanaan pembelian alutsista. Sebab, dalam aturan tersebut, Panglima TNI tidak diberi kewenangan soal pembelian alutsista tiap-tiap matra. Sehingga soal perencanaan pembelian alutsista untuk AU, AL, AD, Gatot selaku Panglima TNI tidak tahu apa-apa.
“Saya tidak mengatur anggaran AU berapa, AD berapa, AL berapa. Anggaran langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tidak melalui Panglima,” ujar Gatot.
Dengan kondisi itu, Gatot mengaku sulit mengendalikan penggunaan anggaran TNI. Padahal, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa  TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (Kemenhan). Padahal, TNI bukanlah bagian dari unit operasional Kemenhan.
“Sebab pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa TNI terdiri dari AD, AL, dan AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima,” tuturnya.
“Saya buka ini seharusnya sejak 2015 tapi berkaitan dengan saya, saya buka ini untuk menyiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat Maret saya harus diganti. Kalau ini terjadi terus, maka kewenangan di bawah Panglima TNI tidak ada,” sambung Gatot.
Gatot menyatakan saat ini tim investigasi soal rencana pembelian AW-101 masih terus bekerja. Ia belum bisa memastikan siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu.
“Sekarang investigasi masih jalan. Dengan kehati-hatian dan ketelitian agar ketika diputuskan nanti sudah benar,” ujar Gatot.
Ketidak tahuan Panglima TNI dan Menhan terkait pembelian alustsista ini akhirnya menimbulkan keheranan di tengah masyarakat. Koordinasi antar instansi negara dinilai tidak berjalan dengan baik. Ragam komentar pun bermunculan.
“Sungguh aneh, Panglima TNI dan Menhan tidak tahu ihwal pembelian helikopter Agusta Westland 101 untuk TNI AU,” ujar AM Fatwa dalam akun Twitter @AMFatwa, Selasa (7/2/2017). (Cipto)
