Suaranusantara.com- Sejumlah akademisi secara bersama-sama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap penurunan kondisi demokrasi di Indonesia. Kali ini, komunitas akademisi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang juga turut merespons masalah tersebut.
Pernyataan sikap dari Universitas Brawijaya tersebut berjudul “Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi” yang dibacakan langsung oleh Profesor Sukir Maryanto di lobi Universitas Brawijaya, Malang, pada hari Selasa, 6 Februari 2024.
Profesor Sukir Maryanto menyatakan bahwa pandangan mereka terhadap situasi demokrasi belakangan ini telah mulai dirumuskan sejak bulan Desember 2023.
“Kita sejak 15 Desember telah ikut merumuskan di Universitas Hasanuddin saat MDGP PTN-BH. Kenapa baru sekarang? karena prosesnya institusional, formal, dan melibatkan stakeholder semuanya, jadi tidak singkat,” kata Prof Sukir Maryanto
Pelibatan stakeholder itu kata Prof Sukir yang menghasilkan beberapa poin sikap ditujukkan ke semua pihak dan dipastikan tanpa tendesius.
“Hampir semua stakeholder, jadi pemerintah semua, daerah, pusat, desa, MK, DPR, TNI/ Polri, ASN, semuanya, masyarakat, jadi tidak ada tendensi ke siapa pun, tapi Indonesia,” ujarnya
Berikut delapan poin pernyataan sikap dari guru besar civitas akademika Universitas Brawijaya tentang Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia:
1. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
2. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.
3. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan. dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan;
4. Mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar Pemilu berjalan damai dan aman;
5. Mengimbau para penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu, agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil;
6. Mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics;
7. Mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan, dan
8. Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Discussion about this post