Suaranusantara.com- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo menanggapi pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut KPU RI tak layak jadi penyelenggara Pilkada imbas dari pemecatan Hasyim Asy’ari oleh DKPP.
Wempi mengatakan saat ini tahapan Pilkada sudah mulai berjalan sesuai aturan.
“Jadi saya pikir nanti yang lain yang evaluasi. Kan tugas kita ini kan untuk ini kan (pilkada) on the track,” kata Wamendagri Wempi kepada wartawan, Rabu 10 Juli 2024.
Dalam kesempatan itu, Wempi juga berharap gelaran Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Dan terkait evaluasi itu nanti akan menjadi tugas Komisi II DPR.
“Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersama lah. Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR,” kata dia.
Lebih lanjut, Wempi pun meminta agar kasus pemecatan Hasyim Asy’ari tak lagi dikaitkan dengan para Komisioner KPU RI yang lain.
Karena menurut Wempi, para Komisioner KPU RI lainnya sudah menjalankan tugas sesuai kewenangan.
Dan Wempi mengimbau agar semua pihak dapat bersama-sama memberikan dukungan untuk sukseskan gelaran Pilkada Serentak 2024.
“Nanti yang menilai nanti dari komisi II DPR lah. Kita ini kan mitra. Sama-sama Kemendagri dengan kita, kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pilkada akhir tahun ini. Jadi harus sukses. Kita saling support. Antara Kemendagri-KPU kita saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu,” pungkas Wempi.
Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan kritik imbas pemecatan Hasyim dengan menyebut KPU RI tak layak gelar Pilkada.
Mahfud menyampaikan kritik itu melalui laman media sosial X nya @mohmahfudmd.
“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud, dikutip dari laman media sosial akun X @mohmahfudmd pada Senin 8 Juli 2024 lalu.
Sebagai informasi, Hasyim dipecat dari jabatan sebagai Ketua KPU RI oleh DKPP pada Rabu 3 Juli 2024 atas kasus asusila yang menjeratnya terhadap seorang wanita yang merupakan Anggota PPLN Belanda.
Bukan tanpa alasan Mahfud mengkritik demikian, hal ini setelah dia mendapat bocoran dari Podcast Speak UP bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Mahfud berujar dari bocoran yang didapat bahwa sekarang para Komisioner KPU RI mendapat fasilitas berlebih mulai dari mobil dinas mewah, jet hingga untuk asusila.
“Setiap Komisioner KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan,” papar Mahfud.
Mahfud pun lantas mengusulkan agar untuk mengganti seluruh Komisioner KPU RI tanpa harus menunda Pilkada.
“Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah diputus,” tambahnya.
Selain itu, pergantian Komisioner KPU RI juga tanpa perlu membatalkan hasil Pilpres dan Pileg sebab telah selesai, sah mengikat.
“Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat,” ujarnya.
*
Discussion about this post