Suaranusantara.com- Hari ini Senin 17 Februari 2025 mahasiswa yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo Indonesia Gelap di sekitaran Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Aksi Indonesia Gelap yang diikuti oleh aliansi BEM SI salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini turut membawa spanduk-spanduk tulisan yang ditulis dengan pilok merah.
Salah satu spanduk yang menarik perhatian dalam aksi Indonesia Gelap yakni bertuliskan “Anaknya makan gratis, ortunya di-phk,” tulisan spanduk tersebut dilihat pada Senin 17 Februari 2025.
Melihat tulisan tersebut, ini sebagai sentilan keras terhadap program pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung sejak 6 Januari 2025 lalu.
Sebagai sentilan keras, MBG dinilai telah merenggut anggaran dari sejumlah kementerian, lembaga dan mitra yang berdampak pada karyawan diputus kerjanya atau PHK.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan efisiensi anggaran terhadap sejumlah kementerian, lembaga dan mitra yang berimbas pada karyawan di-PHK.
Selain spanduk di atas, mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan-tulisan berupa sentilan keras untuk pemerintah.
Salah satunya seperti “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.
Lalu, isi spanduk lainnya adalah “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, dan “Ok Gas Ok Gas, Anggaran Sulit!”.
Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna mengonfirmasi bahwa jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang.
Kata Iqbal, BEM UI mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa hingga pemuda untuk bersatu turun ke jalan menyampaikan aspirasi rakyat.
Aksi yang digelar BEM SI ini dilakukan secara serentak tak hanya di Jakarta melainkan di seluruh daerah-daerah di Indonesia.
Aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari sejak hari ini Senin hingga Rabu 19 Februari 2025.
Dalam aksi Indonesi Gelap, BEM UI bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia membawa sebanyak lima tuntutan terhadap pemerintah di antaranya:
1. Mencabut instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat.
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga indepedensi akademik.
3. Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependididikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.
4. Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak beroreintasi pada kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post