Suaranusantara.com- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pembahasan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan 1.200 guru besar dan akademisi bidang sosial humaniora dari berbagai universitas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026.
Kata Prasetyo Hadi, undangan ini bertujuan untuk berdialog terkait menyelaraskan visi pendidikan nasional dengan tantangan geopolitik hingga sumber daya manusia (SDM).
Langkah Kepala Negara mengundang 1.200 guru besar dan akademisi merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Sebab, pendidikan adalah pondasi kunci di samping target swasembada pangan dan energi yang sedang dikejar pemerintah.
“Bapak Presiden ingin berdiskusi, menyampaikan pandangan beliau, serta memberikan update terhadap kondisi negara maupun geopolitik, dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan,” ujar Prasetyo di halaman Istana Kepresidenan, Kamis 15 Januari 2026.
Prasetyo mengatakan bahwa dalam sesi dialog yang dikhususkan bagi bidang sosial dan humaniora ini berlangsung secara tertutup mulai pukul 09.00 WIB.
Meski tertutup, Prasetyo memberikan beberapa poin penting yang menjadi bahasan utama antara Presiden bersama para guru besar dan akademisi.
Pembahasan seperti percepatan Kebutuhan Dokter dan Kualitas Kampus Salah satu isu krusial yang diangkat adalah krisis tenaga medis.
Data pemerintah menunjukkan Indonesia masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter. Prabowo meminta perguruan tinggi mencari cara inovatif dan cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa menurunkan kualitas lulusan.
“Nah ini kan kita harus cari cara itu bagaimana itu bisa mempercepat,” kata Pras.
Selain itu, peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam negeri agar mampu bersaing secara global juga menjadi tema sentral. Presiden menekankan pentingnya universitas untuk terus maju dan berinovasi dalam riset serta teknologi.
Lalu misi pendidikan murah dan berkualitas yang di mana, pemerintah kini tengah menghitung skema untuk mengurangi beban operasional di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Fokusnya adalah bagaimana mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas namun tidak memberatkan mahasiswa dari sisi biaya.
“Kita sedang mencoba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas, dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau mahasiswa. Ini adalah amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Prasetyo Hadi.
Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam sistem pendidikan nasional, di mana akses pendidikan tinggi tidak lagi menjadi beban finansial yang berat bagi putra-putri terbaik bangsa.
Discussion about this post