Jakarta-SuaraNusantara
Ratusan kepala desa bertemu dengan pimpinan komisioner KPK. Mereka berkomunikasi tentang bagaimana upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kedatangan para kades ini merupakan upaya Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengurangi tingkat korupsi di pedesaan.
“Datang ke KPK untuk bersilaturahmi, menimba ilmu, dan wawasan tentang pencegahan korupsi. Sekarang ini menjadi hal penting dalam pengelolaan dana desa,” kata Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto di Gedung KPK, Rabu (16/8/2017).
Dia menambahkan, pembelajaran soal pencegahan korupsi merupakan hal penting bagi para kepala desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih. Wawasan dari KPK membuat para kepala desa ini tahu mengenai batasan-batasan kewenangannya.
“Mereka diajak ke sini di samping menimba ilmu langsung dari pimpinan KPK, beliau-beliau bisa mengetahui sebenarnya sejauh apa yg disebut gratifikasi dan lain sebagainya,” katanya.
Penting bagi kepala desa mengetahui bagaimana mengelola dana desa secara baik dan benar. Pada 2017 ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 60 triliun untuk pembangunan desa. Anggaran tersebut setiap tahunnya nanti akan terus mengalami kenaikan.
Dengan dana yang besar, potensi terjadinya penyimpangan pun semakin tinggi. Belum lama ini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii diduga terjerat kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan banyak pihak antara lain, kepala kejaksaan negeri, kepala inspektorat daerah dan kepala desa.
“Kemendagri sendiri kini terus berupaya meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparat desa. Kalau dari regulasi juga tidak ada masalah. Sosialisasi tentang pencegahan korupsi juga terus berlangsung di berbagai daerah,” tambah Eko.
Makanya, Kemendagri menggangandeng banyak pihak seperti lembaga penegak hukum seperti KPK dan berbagai lintas kementerian terkait. Lantaran, dana desa ini memang melibatkan banyak instansi pemerintah seperti Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan.
“Kami juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan penegak hukum seperti KPK ini. Lalu, dengan teman-teman dari Kementerian Desa, Bappenas, Kemko PMK, Kemkeu dan lain sebagainya,” katanya.
Para kepala desa yang hadir ini merupakan pemenang lomba desa dari 34 provinsi yang digelar Kemendagri. Kedatangan mereka diterima langsung tiga Wakil Ketua KPK, yakni Saut Situmorang, Laode M Syarief, dan Alexander Marwata.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku bangga terhadap para kades yang menjadi pemenang lomba tersebut. Menurutnya, para kades dan lurah ini merupakan sosok yang berani, inovatif dan kreatif dalam mengelola pemerintahan yang mereka pimpin.
“Kami bangga ada desa-desa yang berani, inovatif, dan kreatif. Mereka ini diseleksi. Ada beberapa pertanyaan, apa yang dia lakukan dengan dana itu, bagaimana dia mengelola itu, ada tiga kriteria,” katanya.
KPK berharap, para kepala desa ini dapat konsisten dalam mengelola urusan desa. Dengan demikian, akan muncul ide dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap, mereka yang datang ini bisa menjadi pemimpin yang memiliki integritas.
“Tahun ini mereka datang kemari dikasih penguatan. Ada yang ditakut-takutin, ada yang belum berani gunakan aplikasi, mereka datang untuk penguatan antikorupsi,” katanya.
Saut mengingatkan KPK akan terus memantau pengelolaan dana desa. Dengan uang yang demikian besar, dana desa diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan.
Penulis: Askur
