Tangerang – Sejumlah pasal dalam revisi UU KUHP dinilai tidak sejalan dengan semangat kebebasan Pers yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.
Hal tersebut disampaikan puluhan wartawan di Kota Tangerang saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (26/9/2019).
Koordinator aksi, Randy mengatakan, tanpa kebebasan pers dan berekspresi, demokrasi yang diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan akan berjalan mundur.
“Kami menolak, karena beberapa pasal mengkebiri kebebasan insan pers untuk mengekspresikan karya jurnalistik,” kata Randy.
Dikhawatirkan, jika revisi KUHP disahkan, kebebasan pers bakal terkekang seperti era orde baru (Orba)
“Jika revisi tersebut disahkan dan menjadi undang undang, tidak menutup kemungkinan insan pers bakal dibungkam saat seperti orde baru,” ucap dia.
Pasal-pasal yang dimaksud Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa, Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong, Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti, Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 tentang Pencemaran Nama Baik, dan Pasal 444 tentang Pencemaran Orang Mati.
Para awak media juga mendesak Polri mengusut tuntas kekerasan oleh oknum aparat terhadap beberapa jurnalis saat tengah meliput aksi demonstrasi mahasiswa.
“Kami bekerja melakukan peliputan dilindungi undang-undang, jangankan ditindak dengan kekerasan dan represif, menghalang-halangi kerja jurnalistik saja sudah termasuk pidana,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana berjanji bakal menampung aspirasi.
“Kami juga akan menyampaikan aspirasi teman-teman wartawan ini kepada bapak Presiden Jokowi dan pimpinan DPR RI,” katanya.(aul/and)
Discussion about this post