Jakarta – SuaraNusantara
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Rumah Gerakan 98 (DPN RG 98), Bernard Ali Mumbang Haloho, mengatakan sejarah reformasi perlu diluruskan, terutama klaim sepihak bahwa Amien Rais adalah Bapak Reformasi.
Padahal, menurut Bernard, sejak Mei 1998 hingga MPR menolak Laporan Pertanggungjawaban BJ Habibie sebagai presiden, tidak terlihat peran Amien Rais. Kecuali, dalam beberapa kesempatan mencoba memanipulasi momen.
“Para mahasiswa yang melakukan pendudukan gelombang kedua tanggal 18 Mei 1998, tentunya tidak lupa bagaimana Amien Rais dan kelompoknya mencoba mencuri panggung di pagi hari saat mahasiswa sedang konsolidasi. Aksi ini lantas mendorong sejumlah mahasiswa menyeretnya turun dari panggung,” ujar Bernard dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/6/2017).
Lalu pada malam hari tanggal 19 Mei 1998, lanjut Bernard, Amien Rais tiba-tiba menyerukan agar mahasiswa yang tengah menduduki DPR turut bersamanya dalam Aksi 1 Juta Orang Kepung Istana, namun mahasiswa menolak. Aksi 1 juta peserta juga terbukti omong kosong.
Bernard menuturkan, tanggal 21 Mei 1998, Suharto melepas jabatan sebagai presiden karena tekanan mahasiswa yang menduduki DPR. Mahasiswa kemudian menolak BJ Habibie menggantikan Suharto, sebab Habibie masih dalam paket Orde Baru. Namun Amien Rais justru mendukung Habibie dan menuduh mahasiswa yang menolak Habibie sedang mengadopsi konsep komunis.
“Amien Rais kemudian mendukung Habibie dan berhadapan dengan mahasiswa. Bahkan (Amien Rais) menuding Komite Rakyat Indonesia yang merupakan konsep pemerintah transisi usulan Orde Baru sebagai adaptasi konsep komite sentral Uni Soviet. Amien Rais menuding mahasiswa mengadopsi konsep komunis,” ujar Bernard.
Padahal, lanjut Bernard, setelah Amien Rais menikmati kemewahan sebagai Bapak Reformasi yang merupakan klaim sepihak dan mengantarkannya menjadi Ketua MPR, justru produk-produk hukumnya termasuk amandemen terhadap UUD 1945 berbau liberalisme.
“Kini, di saat Amien Rais tersenggol isu korupsi, tiba-tiba para pendukungnya menisbatkan kalau Amien tidak mungkin korupsi seraya menyerang KPK sebagai agen penerima pesanan pihak tertentu,” ujar Bernard dengan nada prihatin.
Bernard menegaskan, DPN RG 98 menolak julukan Bapak Reformasi disematkan kepada siapapun, sebab gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori dan digerakkan oleh mahasiswa sendiri.
“KPK sebagai lembaga negara yang lahir dan merupakan anak kandung Gerakan Reformasi. KPK harus dijaga dari dari segala intimidasi, tekanan dan intervensi yang bermaksud melemahkan kerja KPK oleh siapapun,” tegas Bernard.
Penulis: Yono
