Suaranusantara.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa kerja sama politik dalam Pilkada Serentak 2024 harus dimaknai sebagai sebuah kontestasi demokratis, bukan ajang permusuhan politik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Said untuk merespons berbagai pertanyaan terkait daerah-daerah di mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP akan bersaing dengan calon-calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kita harus melihat bahwa kerja sama politik dalam pilkada harus kita maknai sebagai kontestasi demokratis, bukan sebuah permusuhan politik. Cara pandang ini harus klir lebih dulu,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pilkada adalah jalur demokratis dan konstitusional untuk memilih pemimpin daerah. Setelah proses pilkada selesai, diharapkan semua pihak yang berkompetisi dapat kembali bersatu dan bekerja sama demi membangun daerah sesuai peran masing-masing.
Peta Politik yang Berubah
Said Abdullah juga menyoroti terbentuknya kerja sama politik oleh KIM dan KIM Plus di sejumlah daerah.
Menurutnya, dinamika politik ini harus dipahami dalam konteks pasca-Pilpres dan sebelum munculnya Putusan MK Nomor 60 pada 20 Agustus 2024.
“Kalau saya baca, saat itu memang ada sejumlah keinginan dari sejumlah elit politik yang ingin mengulang kesuksesan pada pilpres dalam pilkada. Namun setelah munculnya Putusan MK No. 60 tahun 2024, dan munculnya sejumlah figur calon kepala daerah, peta politik telah berubah,” ujarnya.
Sebagai contoh, Said menyebut Pilgub Jakarta, di mana rencana awal untuk menggeser Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta, dengan tujuan menghadapi Anies Baswedan, berubah setelah munculnya sosok Pramono Anung.
Said menilai bahwa Pramono menjadi titik temu antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, munculnya figur Andika Perkasa di Jawa Tengah, yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI, juga mengubah peta politik di provinsi tersebut.
“Andika memiliki latar belakang kuat dan hubungan baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Andika pernah menjadi pembantu Pak Jokowi saat menjabat sebagai Komandan Paspampres,” ungkap Said.
Figur Lebih Penting dari Partai
Said menekankan bahwa kontestasi pilkada bukan hanya soal kerja sama politik antar partai, melainkan soal figur yang dipilih oleh rakyat.
Figur yang memiliki prestasi, rekam jejak, kemampuan komunikasi politik, strategi pemenangan, serta dukungan logistik dan jaringan sosial akan lebih menarik perhatian pemilih.
“Tidak bermaksud mengerdilkan partai pengusung, namun apapun itu, pemilih tetap melihat figur yang diusungnya,” tegas Said.
Ia juga mengingatkan fenomena “split ticket voting”, di mana pendukung partai tertentu bisa saja memilih kandidat dari partai lain karena dianggap lebih memenuhi harapan mereka.
Situasi ini menunjukkan bahwa pilkada semakin dinamis, dan tidak dapat hanya dilihat dari kerja sama politik formal antar partai.
Discussion about this post