Suaranusantara.com – Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu korupsi tetap menjadi perhatian publik.
Laporan dari Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 34 dari 100 saat Jokowi pertama kali menjabat pada tahun 2014.
Skor ini sempat naik menjadi 38, tetapi kembali turun ke angka 34 pada tahun terakhir masa jabatan Jokowi.
Beberapa kasus besar yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi termasuk skandal e-KTP, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan kasus penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group.
Kasus e-KTP merupakan salah satu perkara korupsi paling besar yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proyek ini merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, yang akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Selain itu, kasus BLBI yang terjadi di era krisis ekonomi 1998 kembali disorot di masa Jokowi.
Pemerintah mengucurkan bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank, termasuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.
Skandal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun, namun proses hukum terhadap Sjamsul dan istrinya berakhir tanpa hukuman setelah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KPK.
Kasus penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group yang dimiliki Surya Darmadi juga menjadi perhatian besar.
Perkara ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,6 triliun dan perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun. Surya Darmadi dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2023.
Kasus korupsi lain yang mencuat di era Jokowi adalah skandal PT Asabri dan PT Jiwasraya, dua perusahaan asuransi milik negara yang terlibat dalam pengelolaan dana nasabah secara tidak benar.
Kedua kasus ini merugikan negara hingga triliunan rupiah, dengan Benny Tjokro sebagai salah satu aktor utama yang akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup.
Selain itu, skandal proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menjerat mantan Menteri Johnny Gerard Plate, juga menjadi contoh korupsi besar yang melibatkan kerugian negara lebih dari Rp 8 triliun.
Meski berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, tren kasus korupsi besar yang terjadi di berbagai sektor selama masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan penting dalam evaluasi terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Discussion about this post