Suaranusantara.com- DPR RI sebelumnya mempertanyakan soal urgensi dari anggaran podcast yang mencapai Rp.103 miliar Kementerian Koperasi (Kemenkop). Di mana, anggaran itu masuk ke dalam pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp.4,53 triliun.
DPR RI meminta penjelasan secara spesifik penggunaan anggaran podcast itu. Sebab, menurut DPR, rakyat tidak membutuhkan itu, melainkan kesejahteraan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono pun menjelaskan terkait anggaran podcast itu. Ferry mengatakan anggaran bukan hanya khusus untuk podcast saja, melainkan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian secara lebih luas.
Menurutnya, alokasi tersebut mencakup berbagai fungsi, mulai dari hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga dukungan infrastruktur.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, dikutip Kamis 3 September 2026.
Ia menambahkan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat.
Karena itu, pengelolaannya membutuhkan pengetahuan serta keahlian profesional agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan menjangkau masyarakat luas.
Menurutnya, alokasi tersebut mencakup berbagai fungsi, mulai dari hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga dukungan infrastruktur.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat.
Karena itu, pengelolaannya membutuhkan pengetahuan serta keahlian profesional agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan menjangkau masyarakat luas.
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” tuturnya.
Menurutnya, dukungan komunikasi publik tersebut diperlukan agar berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, baik koperasi eksisting maupun KDKMP yang sedang dikembangkan.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran Kemenkop akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja kementerian dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta hasil yang terukur.
“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tegasnya.
Discussion about this post