Suaranusantara.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu menjelaskan alasan kepala daerah dari PDIP menunda ikut dalam kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena adanya ketidakadilan hukum.
Meski demikian, Masinton enggan menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan hukum tersebut.
“Alasan penundaannya apa, ya sudah jelas ya, karena ada ketidakadilan hukum. Jadi kita memperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini,” kata Masinto, Sabtu (22/2/2025).
Dia mengatakan, bahwa saat ini PDIP sedang memperjuangkan ketidakadilan hukum yang berlaku secara umum.
Sebab, pada dasarnya hukum bisa menjerat siapa pun warga negara Indonesia.
Meski begitu, dalam konteks ini ia menilai masyarakat sudah bisa membaca tujuan dari instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa penundaan ini terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
“Mau menjerat siapa pun lah. Keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara,” ujarnya.
Discussion about this post