Suaranusantara.com- Pemerintah bersama Komisi I DPR lagi-lagi menggelar rapat secara diam-diam dan tertutup untuk membahas revisi UU TNI yang akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna yang akan digelar hari ini Kamis 20 Maret 2025.
Adapun rapat tertutup pembahasan revisi UU TNI digelar pada Rabu 19 Maret 2025 dihadiri oleh pemerintah yakni Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Bambang Eko Suhariyanto bersama jajaran Komisi I DPR.
Rapat pembahasan revisi UU TNI antara pemerintah dan Komisi I DPR berlangsung dari sore hingga maghrib.
Supratman Andi Atgas mengatakan rapat digelar tertutup membahas revisi UU TNI itu lantaran ada perbaikan.
Kata Supratman, perbaikan itu dilakukan demi memenuhi tuntutan mahasiswa yang khawatir dwifungsi ABRI bisa hidup kembali. Adapun pemberitahuan rapat ini tidak dipublikasi ke media.
“Enggak ada, cuma perbaikan soal apa ya…Untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI,” ujar Agtas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.
Selain itu, kata Supratman perbaikan terkait pensiun TNI.
“Yang kedua, menyangkut soal pensiun ya kan. Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil, sekarang pensiunnya sudah 60 tahun. Nah, karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira, terutama perwira tinggi yang kita cetak dengan begitu luar biasa, kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu,” sambung dia.
Supratman juga menjelaskan terkait tugas pertahanan, tidak ada yang berubah dari RUU TNI. Sebab, kata dia, pertahanan juga mencakup ancaman siber.
“Karena itu juga harus disesuaikan ya, dan yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,” ucapnya.
Saat ditanya apakah RUU TNI akan disahkan pada rapat paripurna DPR Kamis, dia mengaku tidak tahu. Supratman berdalih DPR yang tahu kapan jadwal pengesahan RUU TNI.
“Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak,” kata dia.
Sebelumnya, pembahasan revisi UU TNI digelar di hotel mewah Fairmont Jakarta Pusat di tengah efisiensi anggaran pada Jumat siang14 Maret 2025 dan berlangsung hingga Sabtu dini hari 15 Maret 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah soal rapat tertutup dan diam-diam. Dia mengatakan rapat digelar terbuka dan dilihat pada agenda.
“Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO, ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan pernyataan atau sikap resmi untuk ikut, saya pikir kemarin enggak ada masalah. Nah cuma pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, 17 Maret 2025.
Discussion about this post