Suaranusantara.com- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjelaskan bahwa reformasi Polri itu nyata terjadi apabila Kapolri diganti. Sebagai informasi, Kapolri saat ini dipegang oleh Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Samad mengatakan demikian usai berdiskusi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Januari 2026.
Dalam pertemuan itu, terdapat sejumlah tokoh nasional yang diundang Prabowo pada Jumat lalu. Dalam pertemuan itu membahas sejumlah hal, di mana salah satunya reformasi Polri.
“Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno (mantan Kabareskrim Susno Duadji) membicarakan tentang reformasi kepolisian, akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan,” ucap Abraham, pada Minggu 1 Februari 2026.
Kata Samad, sejumlah tokoh nasional menyepakati bahwa reformasi Polri itu bakalan nyata jika pucuk pimpinan diganti.
“Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri, itu berkembang dalam diskusi itu. Sehingga teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan tengah-tengah pertama.”
Di samping itu, Abraham mengungkapkan bahwa secara eksplisit Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil jika suatu saat kepolisian berada di bawah kementerian.
“Yang kedua Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian,” ujar Abraham.
“Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo, bahwa tidak ada yang mustahil dia bilang kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian maka itu akan dilakukan, itu yang penting.”
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR RI menolak Polri di bawah kementerian.
Kapolri bahkan menilai, meletakkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan negara dan presiden.
“Saya tegaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Listyo Sigit disambut riuh tepuk tangan Anggota Komisi III DPR RI, Senin 26 Januari 2026.
Kapolri menegaskan Polri di bawah Presiden sudah sangatlah ideal.
Discussion about this post