Situbondo-SuaraNusantara
Presiden Jokowi mengaku belum menerima tuntutan yang diinginkan BEM UI. Namun Jokowi tahu bahwa salah satu tuntutan yang diminta adalah perbaikan gizi bagi masyarakat suku Asmat, Papua, yang mengalami gizi buruk.
Jokowi sendiri menganggap wajar pemberian kartu kuning tersebut, karena mereka masih memiliki jiwa muda dan aktif sebagai aktivis kampus. Bahkan dia berjanji akan mengirim perwakilan dari BEM UI untuk datang dan melihat langsung infrastruktur yang ada di sana. Sebab selama ini kesulitan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dikarenakan kendala akses infrastruktur.
“Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah, terutama di Papua,” ujar Jokowi usai mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018).
Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning ketika Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI, pada Jumat (2/2/2018) kemarin. Aksi tersebut segera dihalangi oleh Paspampres.
Zaadit Taqwa menuturkan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk evaluasi bagi Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya.
“Jadi ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa,” ujar Zaadit, Jumat (2/2/2018).
Zaadit menyebut aksi kartu kuningnya merupakan upaya untuk mempercepat tanggapan dari Jokowi, karena tiga hal yang dituntutnya sudah memakan banyak korban, khususnya tentang perbaikan gizi.
Ketiga tuntutan itu adalah: Pertama, BEM UI meminta Jokowi segera menyelesaikan gizi buruk di Papua.
Kedua, Jokowi harus bisa menetapkan Penjabat Gubernur agar tidak seperti Orde Baru di mana ada dwifungsi Polri, di mana anggota polisi aktif justru memegang jabatan selain di lembaganya.
Ketiga, terkait mengenai aturan bahwa mahasiswa bisa bergerak dan berorganisasi serta berkreasi secara aktif, tidak dikekang oleh peraturan yang membatasi ruang gerak mahasiswa.
Kontributor: Maryono
