Suaranusantara.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.
Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.
Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.
“Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Untuk mencari makan, kami sudah tujuh bulan tidak bekerja. Mohon PT KCN dibuka kembali agar kami dapat bekerja,” kata salah satu buruh yang berorasi dimobil komando, Kamis (12/1/2023).
Buruh menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti terkait aktivitas pelabuhan KCN tidak mencemarkan lingkungan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, selama tujuh bulan berhenti beroperasi, kawasan tersebut tetap tercemar debu.
“Kami sudah tidak bisa menafkahi keluarga, kami sudah tidak bisa membayar badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) karena tidak bekerja. Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai Pelabuhan KCN dibuka kembali seluruhnya,” paparnya.
Buruh juga menyatakan bahwa para pengusaha, buruh pelabuhan, dan pegawai perseroan itu merasakan sengsara karena penutupan operasional terminal PT Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda tersebut.
Terkhususnya, lanjutnya, para buruh kecil mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari hari.
Koordinator Penjaspel Marunda, Fudyanpo Kamin mengatakan massa yang mengikuti aksi kali ini ada sekitar 200 orang. Dan para buruh ini mempertanyakan apa alasan sebenarnya yang terjadi hingga seakan sulit sekali membuka kembali operasional pelabuhan KCN.
Penjaspel menilai bahwa dengan berhentinya operasi pelabuhan KCN Marunda, para pengusaha dan TKBM saat ini mengalami banyak kesulitan.
“Ditutupnya operasi pelabuhan KCN Marunda berdampak juga pada terganggunya distribusi logistik, termasuk berdampak pada lamanya waktu tunggu kapal,”terang Fudyanpo.
Fudyanpo berharap Pemrov DKI Jakarta dapat memahami penderitaan para buruh kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya di KCN Marunda.
“Negara juga dirugikan, karena tak ada lagi setoran dari konsesi ke negara, nilainya mencapai miliaran rupiah,” tegasnya.(ADT)
Discussion about this post