Jakarta-SuaraNusantara
Kementerian Hukum dan HAM menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai kementerian/lembaga yang terbukti mengelola keuangan dengan baik di tahun anggaran 2016. Pemberian penghargaan dilakukan pada saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) di APBN 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Kementerian Hukum dan HAM menempati peringkat 1 dari 5 terbaik untuk kategori nilai pagu anggaran di atas Rp 10 triliun. Kementerian/lembaga lain yang juga masuk 5 peringkat terbaik adalah Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
Untuk kategori nilai pagu anggaran di Rp 2,5-10 Triliun, peringkat 5 terbaik adalah Kementerian ATR, BPS, BNN, Kementerian Perindustrian dan Mahkamah Agung. Lalu untuk kategori nilai pagu anggaran di bawah Rp 2,5 triliun, peringkat 5 terbaik ditempati Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Informasi Geospasial, LIPI, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan SAR Nasional.
Penilaian pemberian penghargaan ditetapkan mulai dari penyerapan anggaran, akurasi pencairan dana, ketertiban dalam penyampaian kontrak, hingga frekuensi revisi DIPA.
“Ada 11 kriteria indikator yg jadi acuan untuk mengukur kinerja K/L, yg merupakan penjabaran dari evaluasi aspek kesesuaian, aspek kepatuhan terhadap regulasi, dan aspek efisiensi kegiatan pelaksanaan,” kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, saat pemberian penghargaan.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya penghargaan ini para menteri, sekjen, itjen menyadari bahwa setiap rupiah yang dialokasikan di K/L, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan instansi, melainkan untuk pembangunan nasional.
“Saya senang kita berikan penghargaan kepada mereka yang telah melaksanakan berbagai kriteria. Dirjen Perbendaharaan nyaris mau memberikan PU dan Kemenhub juga. Tapi saya sampaikan kalau dikasih 10 enggak ada rasanya. Jadi saya kasih 5,” katanya.
Penulis: Cipto
