Suaranusantara.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mengusut persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
“Saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apa pun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi,” ujar Pramono, Rabu (23/7/2025).
Dia menegaskan, bahwa pelaku oplosan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Semua harus bertanggung jawab untuk, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting,” tegas dia.
Pramono menekankan Food Station Tjipinang memiliki peran vital dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di Jakarta.
Dia menyadari pengelolaan distribusi pangan memang dilakukan badan usaha tersebut, tetapi dampaknya langsung terasa warga Jakarta.
“FS Tjipinang itu salah satu yang menjaga harga. Saya berkepentingan dan bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau harga melonjak, inflasi naik, ya warga Jakarta yang kena,” ujar dia.
Lebih lanjut, Pramono memastikan tidak akan ikut campur apabila BUMD itu terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Kalau terbukti ya itu nanti urusan aparat penegak hukum. Saya tidak mau ikut campur,” kata Pramono.
Discussion about this post