Berkat Program MBG, Ekonomi di NTB Meningkat: Serap 31 Ribu Lebih Tenaga Kerja

Suaranusantara.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menyasar seluruh provinsi di Indonesia salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berkat program prioritas pemerintah ini, ekonomi di NTB mulai meningkat signifikan. Hal ini dikarenakan telah mampu menyerap sebanyak 31 ribu lebih tenaga kerja.

Sebanyak .31.509 tenaga kerja lokal terserap hanya dalam waktu sekitar 10 bulan pelaksanaan program NTB.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu 4 Februari 2026.

Kata Iqbal, capaian ini sangat luar biasa. Sebab, penyerapan tenaga kerja dalam skala serupa umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

“Di NTB bisa tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun,” kata Iqbal saat Rapat , Rabu, 4 Februari.

Iqbal mengatakan, hingga saat ini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok.

Iqbal menambahkan, angka penyerapan tenaga kerja itu belum termasuk dampak tidak langsung yang dirasakan sektor lain, seperti petani. Selama ini, petani kerap mengalami kesulitan memasarkan hasil panen.

Melalui MBG, mereka mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang lebih layak. “Petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil produksinya, sekarang punya kepastian serapan dengan harga yang cukup baik,” ujarnya.

Program MBG yang sempat menuai keraguan di awal pelaksanaan, kini justru dinilai menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif.

Meski demikian, Iqbal mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi.

Tantangan tersebut, kata dia, paling terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni yang membutuhkan skema distribusi dan pasokan pangan yang berbeda.

“Kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ujarnya.

Iqbal meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam fase percepatan program MBG.

“Kita satu struktur dengan kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua masukan, masalah, dan rekomendasi solusi harus dikumpulkan bersama,” katanya.