Kota Tangerang – Belum adanya Sekolah Khusus untuk anak berkebutuhan khusus di Kota Tangerang membuat sejumlah guru Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Kabupaten Tangerang mendatangi ruang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Tangerang, Kamis (22/2/2019).
Kedatangan mereka untuk meminta dukungan pengajuan pembangunan SKh Negeri di Kota Tangerang.
Kedatangan kelima guru tersebut ditemui Wakil Ketua Fraksi PAN M Sjaifuddin Z Hamadin. Lima guru itu mengaku mewakili puluhan guru lainnya yang menginginkan Kota Tangerang ada SKh Negeri.
Salah satu guru, Muksaromah mengatakan, pembangunan SKhN di Kota Tangerang sangat penting dan dibutuhkan oleh warga. Muksaromah mengatakan, di Kota Tangerang sudah banyak SKh Swasta, namun biaya sekolah terbilang cukup mahal.
“Kalau di swasta mahal, jika sudah ada sekolah negeri kan nanti gratis,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, orangtua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) biasanya lebih dari satu dan kebanyakan di Kota Tangerang hanya bisa menyekolahkan satu anaknya lantaran keterbatasan biaya.
“Kalau ABK bisa dua, tiga atau empat, pengalaman saya waktu ngajar (mengajar-red) di swasta oarangtua hanya menyekolahkan satu anaknya,” jelas guru SKh Negeri 01 Kabupaten Tangerang itu.
Muksaromah menuturkan, saat ini jumlah guru yang ada di SKh Negeri 01 Kabupaen Tangerang ada sekira 107 orang sedangkan siswa berjumlah 180 orang. Kata dia, normalnya pengajar dan siswa itu perbandingannya satu berbanding lima, namun saat ini sudah hampir satu berbading satu.
“Kalau dibiarkan begini kan tidak efektif, kami juga memikirkan ABK Kota Tangerang apakah bisa menjalani haknya untuk belajar. Kami juga lebih bangga jika bisa mendidik anak dari Kota Tangerang,” ujarnya.
Guru lainnya, Agus Waluya mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan proposal pengajuan pembuatan SKh Negeri di Kota Tangerang November 2018 lalu ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten.
“Kami sudah mengawal prosesnya, Desember proposal itu sudah sampai ke Gubernur,” jelasnya.
Agus menuturkan, dalam proposal itu ia melampirkan dua lokasi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangunan SKhN. Dua lokasi itu yakni, tanah milik Pemprov Banten seluah 625 meter di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tengarang dan tanah Pemprov Banten seluar 600 meter di Jalan MH Thamrin KM 45, Kelurahan Panunggangan, kecamatan Pinang.
“Untuk potensi tenaga pengajar yang tersebar di enam SKh swasta ada sekira 28 orang, kami bahkan memberikan potensi data peserta didik berkebutuhan khusus sebanyak 1.152 yang saat ini sekolah di swasta. Kami ingin mereka mendapat pendidikan gratis, di luar itu juga kami temukan banyak yang tidak sekolah karena keterbatasan biaya,” tuturnya.
Sementara itu, M Sjaifuddin Z Hamadin mengaku akan menindak lanjuti aduan para guru SKh itu. Ia mengaku akan menindaklanjutinya dengan berkoordiasi dengan Dindik, Bappeda, Walikota Tangerang, hingga ke Gubernur, ia juga akan koordiansi dengan anggota Dewan Provinsi dari PAN.
“Saya akan tanyakan proses pengajuan proposal sudah sampai mana,” ungkapnya.
Kata Sjaifuddin, selama ini ABK tidak mempunyai pilihan untuk sekolah lantaran hanya ada sekolah swasta. Dengan pengajuan itu, ia berharap semua ABK di Kota Tangerang bisa menjalani pendidikan.
“Menurut pengakuan para guru banyak yang belum sekolah karena keterbatasan biaya, semoga setelah ada SKh negeri bisa terakomodir semuanya,” pungkasnya. (ger/aul)
Discussion about this post