Dugaan Korupsi Dana Desa Ditangani Kejari, Ternyata Begini Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten Pandeglang – Kejari Kabupaten Pandeglang kini tengah menangani dugaan korupsi dana desa (DD) di tiga desa, yakni Desa Kadu Malati Kecamatan Sindangresmi, Desa Ciandur Kecamatan Saketi, dan Desa Pari Kecamatan Mandalawangi.

Tiga desa tersebut dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) yang merupakan berstatus ASN. Total kerugian uang negara diperkirakan mencapai Rp400 juta.

Sebelum ditangani lembaha Adhyaksa, baik Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mengaku telah memberi peringatan dan pembinaan.

Desa Ciadur dan Desa Kadu Melati memang telah masuk objek program pengawasan Inspektorat.

“Kalau Desa Pari nggak, tapi sudah masuk APH (Aparat Penegak Hukum) dan APH pun sudah masuk ke dua desa tersebut,” kata Instruktur Inspektorat Pandeglang, Dais Iskandar, Rabu (26/6/2019).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Inspektorat mengaku menemukan kerugian uang negara di antaranya, adanya pekerjaan yang kekurangan volume, kelebihan pembayaran termasuk adanya pekerjaan yang difiktifkan.

Bukan memperbaiki adanya temuan tersebut, pemerintah desa justru tidak melakukan perbaikan atas temuan tersebut, padahal Dais mengaku pihaknya sudah mewanti-wanti. Dais lupa total kerugian uang negara di dua desa tersebut, namun diperkirakan di bawah Rp150 juta

“Mereka tidak melakukan tindak lanjut hasil temuan Inspektorat. (Total kerugian uang negara) riilnya saya lupa lagi, tapi di bawah Rp150 juta,” terangnya.

Hal senada dikatakan Kepala DPMPD Taufik Hidayat. Menurutnya, sebelum ditangani kejari, tiga desa tersebut telah dipanggil dan dilakukan pembinaan.

“Sudah kami bina, kamikasih tahu, Sudah kami panggil bahwa dampaknya seperti ini, kalau mereka menyerah dan mau pasang badan mau dikata apa,” ujarnya.

Menurutnya, dengan temuan tersebut sebenarnya bisa ditangani dan tidak berbuntut panjang apa lagi sampai berhadapan dengan APH, asalkan mau melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat.

“Manakala yang diperiksa Inspektorat ada di sana ada rekomendasi sebenarnya tidak berkepanjangan karena di sana ada klausul harus mengembalikan. Tetapi karena desa itu tidak mengembalikan sebagaimana jadwal 30 kali 2, maka Inspektorat menggeser ke APH,” terangnya.

1. “Kami di DPMPD menghormati hukum. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” pungkasnya.(aep/and)