Medan-SuaraNusantara.com
Pdt Dr Robinson Butarbutar—calon Ephorus HKBP 2016-2020—mengingatkan agar pemimpin HKBP, mulai dari pucuk pimpinan (Ephorus), praeses, resort, guru huria hingga penetua gereja, harus membuka diri terhadap potensi dan relasi yang ada di pemerintahan.
Pdt Robinson Butarbutar mengingatkan ada hal yang harus mendapatkan perhatian serius dan membutuhkan percepatan penyelesaian di tubuh HKBP.
“Masalah sistem, struktur dan kesejahteraan pendeta, guru huria, biblevrow, penetua dan jemaat perlu dan harus mendapatkan perhatian dan diselesaikan secepatnya,” kata Pdt Robinson Butarbutar pada acara “Calon Pemimpin HKBP 2016-2022 Mendengar Suara Jemaat Demi Kemajuan Penatalayanan Good Govrnance HKBP” di Aula Sekolah Minggu HKBP Menteng Medan, baru-baru ini.
Permasalahan yang terjadi di tubuh HKBP terkait masalah peningkatan kesejahteraan, sangat tergantung pada bagaimana sikap pimpinan tertinggi HKBP hingga sampai ke penetua dalam keterbukaan diri terhadap potensi dan relasi yang ada di pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pdt Robinson Butarbutar memberikan gambaran bagaimana tokoh/jemaat HKBP telah mempersiapkan dirinya untuk terbuka bagi kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga mendapatkan kedudukan di pemerintahan, serta kontribusi pemikirannya dibutuhkan.
Robinson Butarbutar menyebutkan, saat ini sudah banyak tokoh/jemaat HKBP karena keterbukaan diri, dapat menduduki jabatan penting di pemerintahan, diantaranya Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan sebelumnya sudah menduduki berbagai jabatan lainnya.
Diingatkannya, kemandirian yang sudah dimiliki HKBP serta keteladan dalam memperhatikan jemaat, tidak pula menjadikan HKBP tidak terbuka bagi dunia luar, khususnya di pemerintahan Indonesia.
“HKBP ke depan harus menjadi berkat bagi dunia, HKBP harus bersuara, HKBP harus memberi kontribusi terhadap pembangunan Indonesia,” kata Robinson Butarbutar.
Apalagi, kata Robinson Butarbutar, pemerintahan sekarang ini—yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo—adalah pemerintah yang baik dan demkoratis.
Bahkan, dengan tegas Robinson Butarbutar mengatakan, HKBP harus bersuara dan tidak hanya berdiam diri untuk pengembangan perekonomian kerakyatan di wilayah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.
Menurut Robinson Butarbutar, tidaklah cukup hanya tokoh/jemaat HKBP yang memberikan kontribusi bagi pemerintahan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para pemimpin HKBP dapat bersuara dan memberikan masukan kepada pemerintah mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
“Membuka diri kepada pemerintah, bukan berarti melepaskan kemandirian HKBP, dan menyetujui begitu saja apa yang diprogramkan pemerintah. Yang penting ke depan, HKBP harus bersuara dan mengantarkan putra-putri pilihannya untuk duduk di jabatan strategis di pemerintahan,” kata Robinson Butarbutar. (IS)
